Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Puan Pimpin Rakor Membahas Obat Ilegal

Kompas.com - 15/09/2016, 15:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi membahas obat ilegal di Ruangan Serbaguna Kemenko PMK Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Lukito, Kepala Bareskrim Komjen (Pol) Ari Dono dan Direktur Prekursor dan Psikotropika BNN Brigjen (Pok) Anjan Pramuka.

Dalam pengantar rapat, Puan mengatakan, rakor ini digelar menyusul penggerebekan pabrik obat palsu di lima gudang di Balaraja, Banten, baru-baru ini.

Dalam penggerebekan itu, disita 42 juta butir obat palsu.

"Amanat Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan dan Momor 15/2012 tentang Pangan, pemerintah diamanatkan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus terjamin keamanan, khasiat atau gizinya," ujar Puan.

"Oleh karena itu, dalam rakor kali ini akan dilakukan upaya penanganan obat ilegal dan langkah-langkah antisipasi ke depan yang harus dilakukan," kata dia.

(Baca: Polisi Gerebek Lima Gudang di Banten, Ditemukan 42 Juta Butir Obat Palsu)

Puan kemudian mempersilakan Kepala BPOM untuk menjelaskan apa langkah-langkah yang telah dilaksanakan BPOM dalam rangka mencegah peredaran obat palsu dan ilegal di Indonesia.

Rakor yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut hingga pukul 15.19 WIB masih berlangsung.

Rakor itu dijadwalkan mulai pukul 13.30 WIB. Menkes, Kabareskrim, Kepala BPOM dan Direktur di BNN datang tepat waktu. Namun, mereka harus menunggu sekitar 30 menit lantaran Puan belum datang ke lokasi. Saat itu, Puan dikabarkan masih dalam perjalanan dari Bogor.

Bareskrim Polri bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan menggerebek lima gudang produksi obat palsu di Balaraja, Banten.

(Baca juga: 42 Juta Butir Obat Palsu, Pemicu Halusinasi yang Akrab dengan Pelaku Kriminal)

Dari kelima pabrik itu, disita sebanyak 42.480.000 butir obat-obatan dari berbagai merek. Obat-obatan tersebut antara lain Carnophen, Trihexyphenydyl, Heximer, Tramadol, dan Somadryl.

"Bermula dari temuan kecil, informasi kecil, dikembangkan sehingga kami dapat langsung 42 juta butir," ujar Wakil Kepala Bareskrim Irjen (Pol) Antam Novambar dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Tak hanya memproduksi, pabrik tersebut juga mengedarkan obat-obatan secara ilegal. Peredarannya mayoritas di Kalimantan Selatan.

Kompas TV Belum Ada Efek Jera, Kasus Obat Palsu Sulit Diputus?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com