Terancam Tak Bisa Calonkan Presiden, Perindo Siap Gugat UU Pemilu ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo tak terima jika hasil pemilu legislatif 2014 digunakan sebagai syarat partai politik mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019.

Dengan aturan itu, maka Perindo sebagai parpol baru tak akan bisa ikut mencalonkan Presiden meski lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perindo bersiap melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika nantinya pemerintah dan DPR menyepakati aturan tersebut dalam Undang-Undang Pemilu yang baru.

"Kalau DPR dan pemerintah sampai menyetujui itu, kita akan siapkan gugatan ke MK," kata Ketua DPP Perindo Armin Gultom saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/9/2016).

Namun, gugatan itu disiapkan sebagai langkah terakhir. Sebelumnya, Perindo juga akan berusaha melobi parpol yang ada di DPR untuk menolak aturan yang akan diajukan pemerintah tersebut.

"Kita lakukan gerakan persuasif, pendekatan yang baik, sehingga bisa jadi kompromi yang baik dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak," ucap Armin.

(Baca: Partai Baru Terancam Tak Bisa Usung Capres pada Pilpres 2019 )

Armin menegaskan, seharusnya dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan serentak pada 2019 mendatang, maka ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold dihapuskan. Bukan justru menggunakan hasil pemilu pada 2014.

"Aneh pakai hasil 2014 untuk pemilu 2019. Enggak logis. Harusnya semua partai yang lolos pemilu berhak mencalonkan presiden," ucap dia.

Pemerintah mengusulkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tidak bisa digunakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

(Baca: Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Calon dalam Pilpres 2019)

"Jadi penentuan pemilihan presiden, kami mengusulkan sesuai dengan hasil (pileg) yang lama," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seusai rapat terbatas mengenai RUU Pemilu, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terkait angkanya, lanjut Tjahjo, tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang lama. UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tjahjo mengatakan, aturan mengenai hal ini akan dirumuskan dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

Politisi PDI-P menyadari aturan ini akan membuat partai baru tak bisa ikut mengusung capres. Namun ia meminta partai baru berebut kursi di DPR terlebih dulu, baru ikut pilpres di 2024.