Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penegakan Hukum Kebakaran Hutan Dinilai Belum Cerminkan Keadilan

Kompas.com - 13/09/2016, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rahmat Hamka menilai pemerintah tampak sudah sangat serius dalam menangani dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Namun keseriusan itu tak diiringi oleh penegakan hukum yang mencerminkan keadilan.

Penindakan terkesan hanya diberlakukan untuk rakyat jelata, tak menyentuh korporasi.

"Hal ini masih terlihat yang banyak ditangkap hanya masyarakat secara perorangan, sementara yang berbentuk korporasi belum kelihatan," kata Rahmat melalui pesan singkatnya, Selasa (13/9/2016), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Rahmat menuturkan, harus ada sinergitas antarinstansi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Dikatakannya, baru-baru ini rakyat dipertontonkan aksi arogansi korporasi yang mengarah pada perlawanan terhadap institusi negara.

(Baca: Disidak BRG karena Buka Lahan di Areal Gambut, Ini Kata Induk Usaha RAPP)

"Negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Hukum jangan hanya untuk rakyat jelata yang hanya ingin berladang untuk mempertahankan hidupnya tapi ketika berhadapan dengan para konglomerat seolah hukum tak berdaya," tuturnya.

"Saya meminta kepada KPK agar segera melakukan audit investigasi kepada para perusahaan perkebunan, karena disinyalir banyak hal yang merugikan negara baik dari segi luasan kebun yang tidak sesuai perizinan maupun peruntukan kawasan yang tidak sesuai fungsinya," tegasnya.

Rahmat juga berharap pemerintah baik pusat maupun daerah tidak hanya melarang untuk membuka ladang khusus bagi masyarakat perorangan yang sudah jadi tradisi.

Namun juga harus diiringi program yang diakukan secara masif tentang bagaimana pembukaan lahan tanpa bakar baik secara mekanisasi dengan aat berat dan bahan kimia maupun teknologi lainnya yang ramah lingkkungan.

"Hal seperti ini belum nampak di lapangan, sehingga masyarakat jadi bingung ketika dilarang harus bagaimana lagi karena mereka harus segera menanam untuk kebutuhan rutinitas tahunan, baik padi dan lain-lain," imbuhnya.

Kompas TV 7 Tim Kebakaran Hutan yang Disandera Sudah Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com