Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arcandra Dinilai Masih Punya Beban jika Kembali Jadi Menteri ESDM

Kompas.com - 09/09/2016, 06:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto menilai Arcandra Tahar masih mempunyai beban jika ditunjuk kembali sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mundur dari warga negara Amerika Serikat, namun fakta bahwa Arcandra pernah memegang paspor negeri Abang Sam itu sudah tidak terbantahkan.

Karena hal tersebut, masyarakat bisa khawatir bahwa Arcandra akan berpihak ke Amerika Serikat dalam mengambil berbagai keputusan penting dan strategis.

Misalnya terkait isu perpanjangan kontrak karya perusahaan asal Amerika, PT Freeport, yang akan segera memasuki tahap negosiasi.

"Inilah beban yang dipikul oleh seorang Acandra ketika memulai tugas barunya sebagai menteri ESDM yang harus di depan mewakili kepentingan Indonesia berhadap-hadapan dengan Freeport dalam proses negosiasi yang mungkin sangat alot," kata Totok dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2016).

Kendati demikian, wakil ketua umum Partai Amanat Nasional ini tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, pengangkatan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Hal itu termasuk mengangkat kembali Arcandra yang sudah dicopot saat baru menjabat 20 hari karena masalah kewarganegaraan.

"Mengapa Presiden tidak menunjuk di antara mereka yang pasti tidak punya masalah seperti Arcandra? Barangkali Presiden punya pertimbangan lain," ucap Totok.

Totok menilai tidak terlalu penting siapa figur yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi menteri ESDM.

Apakah Jokowi akan kembali menunjuk Arcandra Tahar atau menunjuk figur lain bukan masalah.

(Baca: Masih Menyandang Status WNI, Akankah Arcandra Kembali Jadi Menteri?)

 

Hal yang terpenting, menurut Totok, Jokowi harus segera menetapkan menteri ESDM yang selama tiga pekan dijabat sementara oleh Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

"Yang jelas harapan publik dewasa ini menyuarakan dorongan jabatan menteri yang strategis agar definitif, tidak dijabat oleh Plt Menko Maritim yang pasti sudah sedemikian sibuknya menangani tupoksinya sendiri," kata Totok.

"Tugas negara yang begitu besar tantangannya tidak bisa ditangani oleh figur rangkap jabatan," ucapnya.

(Baca juga: Jika Kembali Tunjuk Arcandra Jadi Menteri, Presiden Diusulkan Minta Saran BIN)

Kompas TV Arcandra Cerita Pengalaman 20 Hari Jadi Menteri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com