JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead dihadang sejumlah petugas keamanan yang diduga dikerahkan anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Penghadangan itu terjadi saat dirinya melakukan inspeksi mendadak ke Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepualauan Meranti, Riau, Senin (5/9/2016).
Awalnya, Nazir mengungkap BRG mendapat informasi masyarakat terkait adanya aktivitas pembukaan lahan gambut serta pembentukan kanal baru di lokasi itu. Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pembukaan kanal baru dihentikan sementara.
“Akhirnya, pergilah kami didampingi Polhut. Memang rekan-rekan dari Polri menawarkan pengawalan, tapi kami pikir tidak perlu, cukup dengan Polhut,” ujar Nazir di Kantor Wapres, Kamis (8/9/2016).
(Baca: Sidak, BRG Temukan Indikasi Pembukaan Lahan Gambut pada Areal Konsesi di Meranti)
Ketika tiba di lokasi, rombongan BRG yang datang bersama masyarakat pelapor, rupanya sudah ditunggu oleh pihak keamanan. Komunikasi pun dilakukan. Polisi hutan yang mengawal, menjelaskan maksud kedatangan rombongan BRG secara baik-baik.
Namun, pihak keamanan justru menunjukkan sikap over protektif. Tindakan itu justru memancing emosi masyarakat. Akan tetapi, ia mengatakan polisi hutan meminta masyarakat tenang.
“Yang emosi masyarakat, selalu ditenangkan polhutnya, masyarakat jangan ngomong nanti takut eskalasi kan jadi,” kata dia.
(Baca: Kopassus Tegaskan Orang yang Hadang Sidak BRG Bukan Anggotanya)
Singkat cerita, polisi hutan meminta agar petugas keamanan yang mengaku lulusan program Bela Negara Grup 3 Kopassus itu mengecek kedatangan BRG ke posko. Namun, mereka menolak sehingga kedatangan rombongan BRG tidak dapat terkonfirmasi.
Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya tetap mengambil data yang dibutuhkan, meski petugas melarang.
“Dan alhamdulillah mereka tidak melakukan tindakan fisik, enggak merampas. Walaupun tim saya kan foto ambil koordinat, mereka bilang jangan tapi tidak menghalangi. Kira-kira begitu,” ucap dia.