Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Mendikbud, Hari Sabtu Libur jika Sekolah Sehari Penuh Diterapkan

Kompas.com - 08/09/2016, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya masih mempelajari aspek legal dari wacana sekolah seharian.

"Masih dipelajari aspek legalnya. Pertimbangannya, nanti kalau sudah diperpanjang waktu belajarnya maka kompensasinya Sabtu jadi hari libur," ujar Mendikbud usai dialog pendidikan karakter di Kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Kamis (8/9/2016), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, nantinya para murid akan mendapatkan tambahan pendidikan karakter jika sekolah sehari penuh. Pendidikan karakter yang dimaksud semacam pendamping kurikuler.

"Nanti kalau wacana pendidikan seperti ini mendapat persetujuan, maka hari Sabtu bisa menjadi hari keluarga. Dengan tambahan libur, maka diharapkan juga berdampak pada pariwisata domestik yang semakin meningkat karena keluarga banyak yang berekreasi," ucapnya.

(baca: Mendikbud: Sekolah Sehari Penuh Dilatarbelakangi Niat Mulia)

Wacana sekolah sehari penuh sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pasalnya, masyarakat banyak menolak wacana tersebut karena dinilai memberatkan anak.

Mendikbud mengatakan, jika pun nantinya diterapkan, maka tidak diterapkan secara serentak, tetapi hanya beberapa yang menjadi sekolah percontohan.

"Pendidikan karakter itu hasilnya tidak bisa dipanen dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang. Kita ingin anak-anak kita pada 2045 menjadi anak-anak yang tangguh atau menurut Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), tahan banting, standar moral yang kuat dan bisa berdiri tegak dengan bangsa lain," harap dia.

Pendidikan karakter, lanjut dia, harus mendominasi pendidikan dasar. Untuk tingkat SD pendidikan karakter dan budi pekerti itu proporsinya 70 persen dan untuk tingkat SMP sebanyak 60 persen.

(baca: Din Syamsuddin: Wacana Sekolah Sehari Penuh Perlu Dipertimbangkan)

Ada tiga aspek penting dalam pendidikan karakter tersebut, yakni etika, estetika dan kinestetika. Semua itu diajarkan oleh guru mulai dari guru budi pekerti, guru seni dan olahraga.

Plt. Ketua Umum PGRI (PGRI), Unifah Rosyidi mengatakan, pendidikan karakter mendesak untuk dilakukan.

"Pendidikan karakter perlu dan mendesak untuk diterapkan. sekarang diformulasikan oleh Kemdikbud seperti apa bentuknya," jelas Unifah.

Pendidikan karakter, lanjut dia, harus bisa mengembangkan potensi anak seperti yang dilakukan di negara lain.

Selain itu, Unifah juga meminta agar pendidikan karakter tidak diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kompas TV "Full Day School" Cocok Diterapkan di Indonesia?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com