Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy Chrisnandi: Mungkin Wapres Tak Ingin Ada Profesor yang Berhenti Berkontribusi

Kompas.com - 01/09/2016, 17:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjuk mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, sebagai salah seorang staf ahlinya.

Penunjukkan itu dilakukan setelah nama Yuddy masuk dalam bursa menteri yang dicopot saat reshuffle jilid kedua Kabinet Kerja, beberapa waktu lalu.

Lantas, apa komentar Yuddy mengenai penunjukkannya?

"Mungkin Pak Wapres tidak ingin ada profesor yang berhenti berkontribusi bagi pemerintahan," kata Yuddy dalam pesan singkat kepada awak media, Kamis (1/9/2016).

Yuddy mengatakan, sebagai seorang guru besar di salah satu universitas swasta di Jakarta, dirinya tidak terlalu banyak memiliki kesibukan di kampus.

Ia pun menduga, hal itu menjadi salah satu alasan Wapres untuk menunjuk dirinya sebagai salah satu anggota tim ahli.

"Karenanya, Beliau memberikan kepercayaan kepada saya menjadi tim ahli wapres. Dan dengan senang hati serta rasa syukur, saya bersedia menerima kepercayaan tersebut," ujarnya.

"Semoga pengetahuan saya sebagai guru besar ilmu politik dan pengalaman saya menjadi menteri (di) Kabinet Kerja selama 21 bulan bermanfaat untuk tugas ini," kata dia.

Lebih jauh, Yuddy berharap, agar para profesor yang aktif di kampus di dalam negeri juga dapat memberikan kontribusi serupa dengan dirinya. Ajakan serupa juga diberikan kepada para profesor asal Indonesia yang kini tengah berada di luar negeri.

"Yang ada di dalam negeri dimanfaatkan, yang masih di luar negeri mudah-mudahan bisa bergabung," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, membenarkan ihwal bergabungnya Yuddy ke dalam tim ahli wapres.

(Baca: Dicopot Sebagai Menteri, Yuddy Chrisnandi Jadi Staf Ahli Wapres)

Namun, masuknya Yuddy hanya bersifat sementara sebelum dirinya nanti akan menjadi duta besar di negara sahabat. Salah satu dari negara ini, India dan Malaysia, bakal menjadi destinasi jabatan Yuddy berikutnya.

"Kemungkinan kalau tidak (jadi) duta besar India atau Malaysia. (Jadi) hanya untuk belajar,” kata Sofjan saat dikonfirmasi.

Dipilihnya satu dari dua negara itu, menurut Sofjan, lantaran akan berakhirnya masa jabatan dubes di negara itu. Sehingga perlu dilakukan perubahan posisi.

(Baca juga: Yuddy Chrisnandi Minta Jabatan Dubes, asal Bukan di Negara Konflik)

Kompas TV Menpan Yuddy Sidak Sekolah Sekaligus Antar Anak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com