JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang menyetujui kenaikan penghasilan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang sulit.
Di sisi lain, Jokowi sudah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
"Saya kira Jokowi perlu didesak untuk konsisten memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur," kata peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Rabu (31/8/2016).
Terlebih lagi, Lucius menilai, kinerja DPRD di berbagai kabupaten dan kota selama ini tidak begitu terlihat.
(baca: Saat Anggota Dewan Minta Naik Gaji)
Justru, lanjut dia, banyak anggota DPRD yang terlibat praktik korupsi dan harus berurusan dengan penegak hukum.
"Dengan kenaikan gaji yang sudah disetujui pemerintah pusat, tak ada jaminan bahwa praktik persekongkolan dengan pemda akan berhenti," ucap Lucius.
Lucius menilai, seharusnya pemerintah tidak perlu tertekan dengan desakan DPRD yang meminta kenaikan penghasilan.
Pemerintah, kata dia, harusnya bisa melihat kontribusi apa yang bisa diberikan oleh DPRD sebelum menaikkan penghasilan mereka.
(baca: Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Asosiasi DPRD Beralasan agar Tidak Korupsi)
"Tak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk takluk pada tuntutan DPRD karena rakyat sesungguhnya sudah antipati dengan wakil mereka yang sibuk mengurusi diri sendiri ketimbang rakyat yang diwakili," ucap Lucius.
Presiden menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD.
PP ini diumumkan Jokowi di hadapan ratusan anggota DPRD saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (30/8/2016).
(baca: Ini Alasan Jokowi Setujui Kenaikan Tunjangan DPRD)
Jokowi menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini. PP itu tidak bisa diterapkan saat ini karena pemerintah tengah melakukan penghematan anggaran.