Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: PDI-P Tak Suka Kita Masuk karena Tak Bisa Menekan Presiden Lagi

Kompas.com - 15/08/2016, 07:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keputusan Golkar beralih haluan dari partai oposisi menjadi pendukung pemerintah lantaran murni untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menilai kekuatan Golkar di parlemen dibutuhkan karena selama hampir dua tahun belakangan pemerintahan berjalan, Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari parpol pendukungnya.

"Langkah dukungan Partai Golkar untuk bergabung di pemerintah serta mendukung Jokowi di pilpres karena melihat kinerja pemerintah selama hampir dua tahun ini tidak bisa berjalan efektif dikarenakan selalu dirongrong oleh salah satu partai pendukung mayoritas," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016).

Hal tersebut disampaikan Maman menanggapi pernyataan Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang mencurigai dukungan Golkar ke Jokowi.

Maruarar menengarai, langkah Golkar mendukung Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Cawapres Jokowi di 2019 nanti.

(baca: Politisi PDI-P Curiga, Golkar Ingin Duetkan Jokowi dan Novanto pada 2019)

"Pikiran yang dilemparkan oleh Maruarar Sirait adalah sebuah pikiran kekanak-kanakan dan sempit serta tak berdasar. Dari pada dia sibuk dengan menjelek-jelekan Partai lain lebih baik dia Intropeksi diri agar bisa menjadi kader yang merdeka terlepas dari kooptasi kultur feodal yang tak pernah bisa lepas dari Ibu Suri," ucap Maman.

Berbeda dengan PDI-P, lanjut Maman, Partai Golkar adalah partai yang dibangun di atas nilai-nilai demokratis, di mana aspirasi akar rumput selalu menjadi pertimbangan utama.

Di sisi lain, semua keputusan diambil melalui mekanisme aturan partai yang dihadiri seluruh fungsionaris Partai dari seluruh indonesia.

Salah satu alasan dibalik keputusan Golkar mendukung Jokowi hingga di Pemilu Presiden 2019 nanti, lanjut Maman, adalah untuk memberikan kepastian politik kepada Jokowi untuk menjalakan pemerintahan dua periode agar bisa betul-betul menyiapkan program jangka pendek dan panjangnya.

Semua yang dilakukan Golkar semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengincar kursi tertentu.

"Golkar mendukung Presiden agar bisa menjalankan roda pemerintahann dengan tenang, obyektif dan fokus kepada agenda pro rakyat, bukan kepada partai-partai yang selalu merongrong wibawa serta menempatkan Presiden sebagai petugas partai semata. Presiden harus betul-berul ditempatkan sebagai simbol negara pengendali utama pemerintahan," kata Maman.

(Baca: PDI-P dan Jokowi Sempat Bahas Pergantian Kepala BIN)

"Saya juga jadi mencurigai bisa jadi PDI-P tidak suka dengan masuknya Golkar karena ke depan tidak bisa menekan presiden lagi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com