Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sosialisasikan Pilkada pada "Car Free Day"

Kompas.com - 14/08/2016, 08:36 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) mulai menyosialisasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2017.

Sejumlah stan Bawaslu dari sejumlah provinsi dihadirkan pada car free day (CFD), Minggu (14/8/2016).

Stan-stan itu antara lain Bawaslu dari Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, dan tak ketinggalan Bawaslu dari DKI Jakarta.

Pihak Bawaslu dari Provinsi Papua mengatakan, meski sosialisasi yang dilakukan tidak berada langsung di daerahnya, tetapi sejumlah masyarakat yang berasal dari Papua tetap menanyakan perihal Pilkada yang akan dilangsungkan di daerah asal mereka.

Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Papua, Anugerah mengatakan, pihaknya juga telah memetakan sejumlah daerah yang dianggap cukup rawan terjadi kecurangan saat pilkada.

"Berkaca dari pilkada sebelumnya, kami sudah memetakan titik rawan di mana saja dan langkah pencegahannya," ujar Anugerah kepada Kompas.com.

Anugerah juga menyampaikan, topografi daerah Papua menjadi salah satu kendala pengawasan pilkada.

Ia mencontohkan salah satu daerah di Papua yang memiliki akses cukup sulit untuk dijangkau adalah wilayah Mambe Ramoraya.

Untuk sampai ke Mambe dibutuhkan waktu empat hari melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu.

"Untuk daerah-daerah yang cukup sulit, kami merangkul tokoh masyarakat di sana untuk turut serta mengawasi pilkada karena mereka yang sangat tahu dengan daerahnya," ujar Anugerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir mengatakan bahwa pengawasan Pilkada bukan hanya dari Bawaslu, tetapi memerlukan peran serta partisipatif dari masyarakat.

"Kami ingin mengajak peran masyarakat dan media untuk terlibat dalam pengawasan sekecil apapun terhadap kecurangan pilkada," ujar Tjahjo.

Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Februari 2017 di tujuh provinsi dan 101 kabupaten/kota di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com