Ketum PB NU Minta Mendikbud Tak Terburu-buru Keluarkan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak terburu-buru dalam menelurkan kebijakan.

Kebijakan yang tanpa kajian mendalam, kata dia, bisa menimbulkan polemik di masyarakat.

Said Aqil menyatakan hal itu merespons pemikiran Muhadjir yang akan memperpanjang jam siswa di sekolah. Muhadjir menyebutnya dengan kokulikuler.

PB NU, kata Said Aqil, tidak setuju dengan wacana perpanjangan jam belajar siswa di sekolah selama tidak ada pengkajian secara menyeluruh dan matang.

Sementara Muhadjir mengumumkan wacana tersebut kurang dari dua pekan sejak dia dilantik menggantikan Anies Baswedan.

"Bukan persoalan kami, NU, Pak Menteri dari Muhammadiyah. Tapi kebijakan itu perlu ditinjau ulang dengan sikap yang arif agar tidak merugikan masyarakat," ujar Said Aqil di Jakarta, Sabtu (13/8/2016).

Dia menilai wacana, apalagi jika sampai menjadi kebijakan, merugikan madrasah diniah di pelosok perdesaan yang jadwal kegiatan belajar dan mengajarnya pada siang hingga sore hari.

Menurut ulama senior Indonesia ini, pondok pesantren sudah lama menerapkan konsep pendidikan ala wacana perpanjangan jam belajar siswa di sekolah itu. Pondok pesantren memberi asrama bagi para siswanya alias para santri.

(Baca: Mendikbud: Program "Full Day School" Tetap Jalan, Teknisnya Belum)

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, wacana sekolah sehari penuh atau yang disebutnya sebagai kokurikuler tetap berjalan meskipun mendapat penolakan.

Gagasan kokurikuler itu sebelumnya dikenal publik dengan sebutan "full day school".

"Full day (sehari penuh) jalan. Teknisnya belum, tetapi insya Allah jalan," kata Mendikbud seusai berkunjung ke SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (10/8/2016).

"Itu berkaitan dengan pendidikan karakter tingkat SD dan SMP," kata dia.

Menurut dia, penerapan sekolah sehari penuh akan terus dikaji dan disiapkan teknis pelaksanaannya. Penerapan itu mempertimbangkan pendidikan karakter meskipun di lingkungan keluarga juga ada pendidikan karakter.