Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Peluang Risma Jadi Cagub DKI Masih Terbuka

Kompas.com - 12/08/2016, 15:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta belum tertutup.

Hingga kini, PDI-P masih memperhitungkan apakah Risma adalah orang yang tepat untuk dicalonkan dalam Pilgub DKI 2017.

"Belum ada keputusan. Kemungkinan kan masih terbuka, dan itulah ini belum keputusan final karena Jakarta sangat dinamis. Ini juga akan bergantung dari dinamika politik yang ada di DKI," kata Hasto, di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, kawasan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Hasto kembali menyampaikan tiga opsi yang dimiliki PDI-P untuk Pilkada DKI.

Pertama adalah mendukung petahana saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dan memasangkannya dengan Djarot Saiful Hidayat.

Opsi kedua, memilih satu dari enam calon yang sudah mengikuti penjaringan di PDI-P.

Ketiga, mengusung sosok berdasarkan pemetaan politik, yang akan sangat tergantung dengan dinamika di lapangan. Nama Risma bisa diusung melalui opsi ketiga.

"Skenario sudah ada tinggal proses untuk pengambilan keputusan akhir," ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto menegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan lagi antara Megawati dengan Risma terkait Pilkada DKI.

Hal ini disampaikan Hasto sekaligus untuk mengklarifikasi pemberitaan di salah satu media bahwa Risma mendatangi rumah Megawati pada Rabu (10/8/2016) kemarin.

"Apa yang disampaikan, Ibu Risma ke tempat Ibu (Megawati), berita tersebut tidak benar," kata dia.

Kompas TV Isu Risma Maju DKI 1 Tuai Kontroversi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com