Jokowi Harap Pamong Praja Muda IPDN Jadi Pelopor Reformasi Birokrasi

JATINANGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membebankan harapan bagi lulusan pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar melakukan reformasi di tempatnya masing-masing.

Hal tersebut dia utarakan dalam pidatonya saat mengukuhkan 1.921 pamong praja muda IPDN.

"Saudara akan menjadi ujung tombak negara untuk memberikan pelayanan publik cepat, responsif, dan berkualitas. Sehingga negara selalu hadir di tengah rakyat," ujar Jokowi dalam pidatonya di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (9/8/2016).

"Juga harus bisa jadi pelopor reformasi birokrasi di mana pun Saudara ditugaskan," lanjut Jokowi.

Jokowi menekankan para pamong praja muda untuk terus memegang teguh prinsip revolusi mental dalam melayani masyarakat.

Berbekal revolusi mental, maka aparatur sipil negara bisa optimistis dan berani melakukan terobosan di tempatnya bekerja.

"Ke depan Saudara akan hadapi tantangan tugas yang makin berat dan kompleks. Banyak harapan dan tuntutan kinerja bagi aparatur sipil negara," kata Jokowi.

Masyarakat, kata Jokowi, menghendaki aparatur sipil negara bekerja kian efektif dan responsif.

Terlebih lagi, adanya persaingan global dengan perubahan yang sangat cepat menuntut aparat mampu berinovasi dan memperkuat daya saing.

Jokowi meyakini, pamong praja muda yang kelak menjadi aparatur sipil itu mampu mengemban tigas negara dengan baik, asalkan mau memperbaiki diri dan menginisiasi perubahan mulai dari tempat masing-masing.

"Kuncinya, harus berani melakukan perombakan, berinovasi, dan kreatif. Tidak berorientasi pada prosedur tapi mengedepankan hasil dan karya nyata," kata Jokowi.

Jokowi mengukuhkan 1.921 pamong oraja muda yang terdiri dari lulusan program Diploma IV dan Strata 1.

Pamong praja muda IPDN itu sebelumnya telah diwisuda bersama lulusan Strata 2, lulusan Program Profesi Kepamongprajaan, serta Program Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN pada Minggu (7/8/2016).

Selain mengukuhkan lulusan IPDN, Presiden Jokowi juga meresmikan patung Presiden Pertama RI Soekarno selaku pendiri IPDN pada 1956. Patung tersebut terletak di depan Grha Wyata Praja IPDN.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, lulusan IPDN memiliki tiga kompetensi khusus, yakni kompetensi Teoritik Ilmu Pemerintahan, kompetensi empirik dan kompetensi legalistik. Semangat revolusi pun dicanangkan mulai dari proses rekrutmen.

Kini penataan pola rekrutmen di IPDN dilakukan secara online untuk menghindari kecurangan.

Untuk itu, Kemendagri melibatkan sejumlah instansi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dinas Kesehatan, hingga Pemerintah Daerah.