Presiden Diusulkan Bentuk Tim Independen untuk Usut Cerita Freddy

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menyesalkan pelaporan yang dilakukan oleh tiga institusi yaitu Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Haris dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik terkait pernyataannya yang mengungkap cerita Freddy Budiman soal keterlibatan oknum aparat dalam bisnis narkoba.

Menurut Benny, pelaporan itu akan mengalihkan perhatian dari pokok permasalahan sesungguhnya yaitu membongkar keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus peredaran narkoba.

"Seharusnya tiga institusi itu memanfaatkan petunjuk Haris. Bukan melaporkan Haris atas dugaan pencemaran nama baik. Lagipula, saya yakin, penuturan testimoni itu tidak ditujukan untuk mencemarkan nama baik," ujar Benny, saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).

Benny mengusulkan Presiden segera membentuk tim independen yang terdiri dari unsur Polri, TNI,dan BNN untuk mengusut cerita Freddy Budiman.

Tim tersebut juga harus melibatkan Haris sebagai orang yang pertama kali memberikan petunjuk soal keterlibatan institusi penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba.

Pembentukan tim independen tersebut dimaksudkan agar petunjuk dari Freddy tidak menguap dan hanya berujung pada kriminalisasi Haris Azhar.

"Presiden harus turun tangan dengan membentuk semacam tim independen dengan melibatkan Polri, TNI, BNN dan juga Haris Azhar," kata Benny.

Benny mengatakan, pengakuan Freddy kepada Haris terkait adanya aliran uang hingga Rp 450 milliar kepada BNN dan Rp 90 milliar kepada pejabat tertentu di Polri serta Bea dan Cukai jelas mengindikasikan ada permasalahan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut dia, hal itu yang seharusnya menjadi perhatian utama, bukan pada tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar.

“Perang terhadap narkoba tampaknya masih sebatas slogan,” ujar Benny.

Selain itu, Benny juga berpendapat, Presiden harus menunjukkan keseriusan dengan segera membersihkan aparat yang terlibat dalam bisnis narkoba tersebut.

"Jika aparat yang seharusnya berperang melawan mafia narkoba saja terlibat, bagaimana barang haram itu dapat diberantas,” kata dia.