Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Permintaan Turki, Mendikbud Pastikan 9 Sekolah Tak Akan Ditutup

Kompas.com - 01/08/2016, 12:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pemerintah tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk menutup sekolah yang disebut terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).

Menurut dia, Mendikbud sudah melakukan kajian dan tidak ada yang salah dari sekolah-sekolah itu.

"Oh sudah jelas, enggak boleh ditutup," kata Muhadjir di Jakarta, Senin (1/8/2016).

Muhadjir mengakui, sampai tahun 2015 sekolah-sekolah itu masih bekerja sama dengan organisasi Fethullah Gullen, yang belakangan disebut melakukan kudeta terhadap pemerintahan Recep Tayyip Erdogan di Turki.

Namun, saat ini kerja sama tersebut sudah selesai dan sekolah-sekolah itu sudah berdiri dengan yayasan sendiri. Kerja sama yang tersisa hanya mengenai kontrak majaemen sampai November 2016 ini.

(Baca: Menerima Tekanan dari Kedubes Turki, Fethullah Gulen Chair UIN Berhenti)

"Kontrak manajemen kan tidak boleh diputus begitu saja. Tapi sudah disepakati akhir November tahun ini dan itu tinggal guru dari Turki saja dan mereka bukan mengajar teroris, mereka mengajar kimia, fisika, matematika," ucap Muhadjir.

Muhadjir pun enggan memusingkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki pasca penolakan untuk menutup sekolah ini. Dia meyakini Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bisa menjaga hubungan kedua negara tetap stabil.

"Soal dengan Turki urusannya Bu Menlu. Bu Menlu urusan Turki, saya urusan sekolah," kata dia.

Kedutaan Besar Turki telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah terkait dengan jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).

(Baca: Diminta Tutup Sekolah, Istana Minta Turki Tak Campuri Urusan Indonesia)

Melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, Kamis (28/7/2016), diuraikan nama-nama kesembilan lembaga yang dimaksudkan tersebut, yakni Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung.

Lalu, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta.

Kemudian, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.

(Baca: Buya Syafii: Permintaan Turki untuk Tutup Sekolah Terkait Gulen, Tindakan yang Overdosis!)

Pemerintah Turki mengharapkan kerja sama Indonesia terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

"Hal ini penting untuk menyatakan bahwa setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh organisasi teroris FETO, sejumlah negara memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan itu," demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.

Diungkapkan juga bahwa sejumlah negara lain yang telah membantu Turki menutup sekolah yang terkait dengan FETO itu.

Kompas TV Turki Minta SMA Banua Boarding School Minta Sekolah Tutup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com