Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendropriyono Minta Kontras Sampaikan Data soal "Curhat" Freddy Budiman

Kompas.com - 30/07/2016, 07:37 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono mengatakan, jika memang ada lembaga yang mempunyai data terkait keterlibatan oknum pejabat Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan terpidana mati Freddy Budiman, sebaiknya segera disampaikan ke pihak berwenang.

Menurut dia, peran lembaga swadaya masyarakat hampir sama dengan pemerintah, yakni mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Melaporkan data-data tersebut merupakan salah satu caranya.

Hendropriyono menyayangkan jika ada yang mengaku memiliki data, kemudian menyebarkannya secara sepihak ke media massa.

"Kalau disebarkan ke sana, ke sini, kan ini benar enggak? Orangnya (Freddy) sudah mati. Kalau berita (yang disebarkan) enggak benar, kan rakyat jadi tersesat," kata Hendro, usai menghadiri peluncuran buku Sengketa di Lanud Halim Perdana Kusuma, di Klub Eksekutif Persada, Jakarta Timur, Jumat (29/7/2016). 

 

Informasi mengenai keterlibatan adanya oknum pejabat Polri dan BNN dalam jaringan Freddy Budiman diungkap Koordinator Kontras Haris Azhar.

Menurut Haris, Freddy bercerita ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar. Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy mendapatkan "bantuan" untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

(Baca: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN)

Namun menurut Hendropriyono, penyampaian yang seperti itu bukanlah cara yang tepat karena tidak berimbang.

"Nah itu enggak fair, karena yang dia sampaikan itu kan, kita percaya enggak conversation itu? Kan bisa percaya dan enggak juga kan," ucap Hendro.

"Kalau memang ada bukti, kenapa enggak langsung ini diusut, sampaikan ke goverment (pemerintah)," kata dia.

Kepada Haris Azhar, Freddy Budiman disebut menyampaikan rasa kecewanya terhadap penegak hukum yang tidak tersentuh.

(Baca: Kronologi Pertemuan Haris Azhar dengan Freddy Budiman)

Freddy bercerita selama menyelundupkan narkoba, ia telah memberikan puluhan miliar kepada oknum.

 

"Kemana orang-orang itu? Saya sudah berikan uang ke BNN Rp 40 miliar, Rp 90 miliar ke pejabat tertentu di di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2 di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun," ucap Freddy.

(Baca juga: Telusuri Kesaksian, Haris Azhar Kesulitan Dapatkan Pleidoi Freddy Budiman)

Tanggapan Polri dan BNN

Halaman:


Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com