Hanura: Pak Wiranto Akan Lanjutkan Program Pak Luhut Usut Kasus HAM Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, Wiranto tetap akan melanjutkan program Menteri Koordinator Politik Hukam dan Keamanan (Menko Polhukam) sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengusut kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Itu sudah disampaikan oleh Pak Wiranto kepada kami di Hanura. Beliau tetap akan melanjutkan program Pak Luhut yang hendak mengusut kasus HAM masa lalu," kata Sudding,  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Sudding mengatakan, pengusutan kasus pelanggaran HAM sudah menjadi bagian dari Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini, Wiranto tak akan menghindari tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan bersikap profesional.

"Meski banyak orang menilai Pak Wiranto pernah tersangkut kasus HAM, saya kira tidak ada konflik kepentingan bagi dia," ujar Sudding.

"Terlebih Beliau sudah berkomitmen melanjutkan pengusutan kasus HAM yang ada di Indonesia seperti yang ada di Nawacita Pak Jokowi," lanjut dia.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kontras menilai penunjukan Wiranto sebagai sebuah kekeliruan Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi punya janji yang dia sampaikan kepada rakyat, tapi janji itu dia khianat sendiri dengan menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Feri Kusuma di Kontras, Jakarta, Rabu (28/7/2016).

Menurut Feri, Presiden Jokowi bertindak tidak tepat memilih Wiranto untuk menduduki posisi strategis yang berhubungan dengan masyarakat dan negara.