Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uang Tebusan Tak Dibayar, Penyandera WNI Ancam Bunuh Kru Kapal Charles

Kompas.com - 28/07/2016, 07:07 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Kelompok Al Habsyi Misaya, salah satu faksi kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf, mengancam akan membunuh empat ABK kapal tunda Charles jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuhi perusahaan.

"Saya dihubungi orang yang mengaku dari kelompok Al Habsy Misaya, mengancam akan membunuh kru kapal tunda Charles satu per satu jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuh," ujar istri Ismail, Mualim I kapal tunda Charles, Dian Megawati, di Samarinda, Rabu (27/7/2016).

Ia mengaku pertama kali ditelepon orang yang mengaku dari kelompok Al Habsy, sekitar pukul 17.17 WITA, Selasa (26/7/2017)

"Orang yang menelpon itu menggunakan bahasa Inggris dan menyampaikan uang tebusan terhadap empat kru kapal tunda Charles yang mereka tawan sebesar Rp 250 juta peso atau sekitar Rp 69 miliar," kata dia.

(Baca: Pembebasan Sandera Abu Sayyaf, Pemerintah Utus Negosiator Bertemu Nur Misuari)

"Setelah menelpon, saya kembali mendapat pesan singkat melalui telepon genggam saya dari nomor Filipina yang kembali menegaskan uang tebusan empat ABK kapal tunda Charles yang mereka minta, yakni 250 juta Peso. Pada pesan singkat berbahasa Inggris itu, mereka menyampaikan agar pesan tersebut juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan media," tutur Megawati.

Pada pukul 10.08 WITA, orang yang mengklaim dari kelompok Al Habsy, lanjut Megawati, kembali menghubungi melalui nomor telepon berbeda.

Kali ini, tambah dia, pihak penyandera juga mengeluarkan ancaman yang sama dan meminta Megawati menyampaikan tuntutan dan ancaman itu ke pihak perusahaan.

(Baca: Panglima TNI Instruksikan Prajuritnya Bersiap Bebaskan Sandera WNI di Filipina)

Pada pukul 11. 52 WITA, pihak penyandera kembali menghubungi Megawati, mempertegas ancaman akan membunuh keempat kru kapal tunda Charles yang mereka sandera, jika uang tebusan tidak segera diberikan.

Pada komunikasi kedua kalinya itu, lanjut Megawati, salah seorang sandera yang paling senior yakni, Muhammad Nasir (masinis III kapal tunda Charles) sempat diberi kesempatan berbicara.

"Mereka meminta, jika uang tebusan itu sudah siap agar langsung diantar ke Filipina. Mereka hanya menyebut keempat sandera yang saat ini mereka tawan yakni, suami saya (Ismail), Muhammad Sofyan (olieman), Muhammad Nasir, serta Robin Piter (juru mudi)," kata dia.

"Selama komunikasi sejak kemarin, mereka tidak menyebut tiga ABK lain kapal tunda," kata Megawati.

"Kami sudah menghubungi pihak perusahaan dan menyampaikan tuntutan para penyandera. Tapi, manajemen PT Rusianto Bersaudara menyatakan, tidak bisa mengambil keputusan dan tuntutan para penyandera itu akan disampaikan ke pemerintah pusat," tutur dia.

(Baca: Jokowi Perintahkan Pembebasan Sandera Tak Pakai Uang Tebusan)


Megawati yakin orang yang mengklaim sebagai anggota kelompok Al Habsy itu adalah orang yang sama dengan yang saat pertama kali menghubungi,  yakni pada Rabu (23/6/2016). Saat itu penelepon menyatakan mereka menculik dan menyandera para ABK kapal tunda Charles itu. 
 
"Saya sempat berbicara dengan salah seorang sandera, Pak Muhammad Nasir, dan menanyakan bagaimana kondisi mereka. Pak Nasir mengatakan, untuk sementara mereka baik-baik saja. Nada suara pak Nasir tidak seperti biasanya dan terkesan sedikit tertekan. Dari pembicaraan selama sembilan menit itu, saya mendengar sepertinya dia diarahkan penyandera," kata Megawati.
 
(Baca: Menhan Sebut Lokasi Penyanderaan 10 Sandera WNI Berhasil Dideteksi)

Sementara, istri Piter (juru mudi kapal tunda Charles), Elona, berharap suaminya dan kru lainnya dapat segera dibebaskan. 

 
"Kami berharap, semua sandera dapat dibebaskan dengan selamat," ujar Elona.

Tujuh WNI ABK kapal tunda Charles yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 20 Juni lalu yakni, Ferry Arifin (nahkoda), Ismail (mualim I), Muhammad Mahbrur Dahri (KKM), Edi Suryono (masinis II), Muhammad Nasir (masinis III), Muhammad Sofyan (olieman) serta Robin Piter (juru mudi).

 
Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com