JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyayangkan munculnya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu yang beredar di masyarakat.
Ia pun meminta agar BPJS segera bertindak cepat untuk mengecek dan memastikan peredaran kartu palsu tersebut. Alasannya, bisa jadi kartu BPJS palsu tak hanya ada di Bandung namun di daerah lainnya.
"BPJS harus bergerak cepat untuk mengecek di lapangan. Yang pasti kartu BPJS palsu tersebut sangat merugikan masyarakat," kata Okky melalui keterangan tertulis, Senin (25/7/2016).
Ia menganggap kemunculan kartu BPJS palsu sebagai dampak dari sosialisasi yang kurang di masyarakat. Masyarakat, kata Okky, belum sepenuhnya paham tentang prosedur pendaftaran BPJS.
(Baca: Waspada, Kartu BPJS Palsu Beredar di Kabupaten Bandung)
Kondisi tersebut seharusnya menjadi catatan serius bagi manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan koreksi manajemen lembaganya.
Selain itu, Okky pun menilai bahwa kinerja Dewan Pengawas BPJS tak bekerja maksimal. Ke depan, lanjut Okky, Dewas BPJS diminta agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan.
Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan. Adapun dari sisi anggaran, Okky pun mengusulkan agar anggaran negara untuk BPJS sebaiknya dipisah dari Kementerian Kesehatan.
(Baca: Ketua DPR: Semuanya di Sektor Kesehatan Kok Serba Palsu?)
Pemisahan itu dimaksudkan agar pengelolaan BPJS seperti dalam hal sosialisasi dapat lebih maksimal.
"Harapannya, pemisahan anggaran BPJS dari Kementerian Kesehatan dapat dilakukan dalam APBN 2017 mendatang," ujar Sekretaris Dewan Pakar PPP itu.
Sebelumnya, sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial palsu dari seorang calon pasien, Kamis lalu. Kartu BPJS palsu itu ditemukan dari seorang warga yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi.
(Baca: Kasus BPJS Palsu, Fadli Zon Minta Pemerintah Tuntaskan e-KTP)
Direktur Utama Rumah Sakit Cibabat Trias Nugrahadi menjelaskan, kartu BPJS palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli. Namun, nomor dan barcode (kode batang) pada kartu BPJS Kesehatan yang palsu tak terbaca oleh sistem sehingga proses pembayaran tak bisa dilakukan.
"Nomor dan barcode-nya tidak terbaca. Kasus ini baru pertama kali terjadi di RS Cibabat. Semoga tidak ada kasus lain," ujar Trias dikutip Kompas, Minggu (24/7/2016).
Kasus kartu BPJS palsu itu kini sedang ditelusuri oleh Kantor Cabang BPJS Cimahi.
"Kasus ini masih ditelusuri mengenai siapa yang memalsukan. Saya belum bisa menjelaskan karena baru tahu kabarnya kemarin (Sabtu)," ujar Siska Damayanti, pegawai di Kantor Cabang BPJS Cimahi.