Tahun Kedua Pemerintahan, Jokowi Tak Lagi Tunduk kepada Parpol Pendukung

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menilai, menjelang dua tahun pemerintahan berjalan, Presiden Joko Widodo sudah lepas dari ikatan partai pendukungnya, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Hal ini tidak lepas dari bergabungnya sejumlah partai oposisi ke pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

"Jokowi sudah mengurangi beban untuk menunduk kepada parpol pendukungnya, terutama kepada PDI-P," kata Burhanudin saat menjadi pembicara dalam rilis survei Saiful Mujani Reseaerch and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

(Baca: Jokowi Minta Relawannya Laporkan Pejabat yang Tak Becus Kerja)

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi semakin meningkat menjadi 67 persen pada Juni 2016 ini. Jumlah itu naik pesat dari Juni 2015 sebesar 41 persen.

Menurut Burhan, naiknya tingkat kepuasan masyarakat ini disebabkan Jokowi pada tahun keduanya sudah lepas dari keterikatan dengan parpol, khususnya PDI-P.

"Pada tahun pertamanya, Jokowi tersandera dengan kekuatan politik yang terbatas dan tak bisa dapat dukungan publik," ucap dia.

Burhan mencontohkan, pada tahun pertamanya, Jokowi menyusun kabinet dengan masih mengakomodasi kepentingan parpol. Jokowi juga memilih Kapolri berdasarkan selera PDI-P, yakni Budi Gunawan.

(Baca: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak)

Namun, perubahan terlihat pada tahun kedua. Jokowi berani melakukan perombakan kabinet dan menyingkirkan menteri dari parpol yang dianggap tidak berkinerja baik. Jokowi juga menolak revisi Undang-Undang KPK yang getol diusulkan PDI-P.

Terakhir, Jokowi juga menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri. Padahal, Budi Gunawan yang sempat didukung PDI-P masih menjabat sebagai Wakapolri.

(Baca: Politisi PDI-P Sindir Golkar yang Buru-buru Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

"Jokowi berani mengatakan tidak kepada partai pendukungnya," kata Burhan.

Burhan menilai, dukungan yang besar dari parpol ini harus terus dimanfaatkan Jokowi untuk mewujudkan janji-janji politiknya yang sampai saat ini belum terwujud karena terganjal kepentingan parpol.

"Kalau dukungan ini tidak dimanfaatkan akan mubazir," ucap Burhan.