Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Ingin Din Minimi Dihukum Terlebih Dulu Sebelum Diberi Amnesti

Kompas.com - 21/07/2016, 14:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menginginkan agar anggota kelompok Din Minimi di Aceh yang akan diberi amnesti harus dijatuhi hukuman terlebih dahulu.

Alasannya, ada sejumlah prajurit yang dibunuh oleh kelompok tersebut.

Hal tersebut disampaikan Inspektorat Jenderal TNI Mayjen Setyo Sularso mewakili Panglima TNI dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang membahas pemberian amnesti untuk kelompok Din Minimi.

"Maka yang kami inginkan adalah siapa yang membunuh TNI harus melalui proses hukum. Setelah itu, monggo (berikan amnesti)," kata Setyo di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Setyo menambahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun pernah berpesan bahwa setiap prajurit adalah anaknya. Prajurit TNI juga bertugas untuk kepentingan negara, maka kematiannya tak bisa dianggap sia-sia.

"Prajurit saya itu mati untuk bangsa, lho. Jangan dianggap biasa saja. Mereka gugur biar sampean semua tidur nyenyak," kata dia.

Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis siang.

Rapat tersebut akan membicarakan mengenai rencana pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.

Selain Luhut, hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mewakili Kapolri, serta perwakilan TNI dan Kejaksaan Agung.

Kompas TV Kelompok Din Minimi Meminta Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com