Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tantangan KPI Menurut Komisioner Terpilih

Kompas.com - 20/07/2016, 19:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia, Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin, mengatakan, ada sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi KPI.

Salah satunya tantangan itu adalah era digitalisasi televisi yang sudah di depan mata.

Selain itu, isu terkait bullying dan kekerasan seksual juga menjadi fokus KPI ke depan.

Sudjarwanto mengatakan, Komisi I berpesan agar KPI mampu mengawal konten siaran yang lebih baik.

"Jangan sampai acara-acara tidak bermutu dan tidak berguna untuk masyarakat itu masih mendominasi layar kaca kita," kata Sudjarwanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Tantangan lainnya adalah kontribusi KPI dalam hal siaran politik. Dalam tiga tahun ke depan, akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada tahun 2019.

Pada tahun politik itu, kata dia, KPI diharapkan bersikap tegas terhadap lembaga penyiaran dan adil kepada semua kontestan politik.

"Tentunya ini akan jadi upaya maksimal," kata Sudjarwanto, yang juga menjabat komisioner KPI periode sebelumnya.

Seperti diberitakan, pada hari ini, DPR mengesahkan 9 komisioner terpilih KPI. Sembilan komisioner ini dipilih oleh Komisi I dari 27 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Kesembilan komisioner terpilih itu adalah:
1. Nuning Rodiyah 
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin 
3. Yuliandre Darwis 
4. Ubaidillah 
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga 
7. Mayong Suryo Laksono 
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela 
9. Agung Suprio

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com