JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan melihat, tak ada kekompakan di tubuh kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para menteri Kabinet Kerja dilihatnya masih berjalan sendiri-sendiri.
Jika para menteri tidak kompak, kata Syarief, maka kesalahan bukan hanya pada menteri, melainkan manajemen pemerintahan yang belum maksimal.
"Jadi kalau memang mau lebih bagus, ya silahkan di-reshuffle. Partai Demokrat mempersilahkan dan mudah-mudahan kalau sudah di-reshuffle akan lebih bagus pemerintahan ini," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Penilaian terhadap menteri, lanjut dia, adalah wewenang Presiden Jokowi. Rakyat hanya menginginkan agar kinerja para menteri berdampak positif terhadap kepentingan rakyat.
(baca: Ditanya soal Calon Menteri dari Golkar, Jokowi Terbatuk)
Beberapa di antaranya, kata Syarief, kebutuhan pangan, inflasi, manajemen transportasi, kemiskinan, hingga pengangguran.
"Kalau kami melihat data-data itu, itu malah tinggi. Itu yang dirasakan oleh rakyat. Jadi kalau untuk melihat output dari pada hasil pemerintahan itu Partai Demokrat bisa menilai, tapi kalau menilai menteri itu wewenang dari Presiden itu sendiri," tutur Anggota Komisi I DPR itu.
Syarief berharap, keberhasilan yang sudah dicapai pemerintah dapat dilanjutkan dan hal yang perlu diperbaiki bisa ditindaklanjuti.
(baca: Di Ultah Surya Paloh, Idrus Marham Disebut "Pak Menteri" oleh Akbar Faizal)
"Pada intinya semua ini untuk kepentingan rakyat, Partai Demokrat akan mendukung pemerintah bisa maksimal ke depan," kata mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.
Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berbicara soal isu reshuffle kabinet jilid II. Isu itu muncul setelah PAN dan Golkar menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksonosecara terbuka mengaku bahwa pihaknya sudah menyerahkan daftar nama kader Golkar untuk dipilih menjadi menteri.
(baca: Agung Laksono: Novanto Sudah Kirim Nama Calon Menteri ke Jokowi)
Agung berharap partainya mendapat dua jabatan menteri dari Presiden. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
