Jokowi Ingatkan Polisi-Jaksa Bedakan Niat Mencuri dengan Tindakan Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala Kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi untuk melakukan penegakan hukum sambil menjaga iklim investasi yang kondusif.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan lima arahan terkait hal ini kepada kapolda dan kajati di Istana Bogor, Agustus 2015 lalu.

Jokowi pun kembali mengingatkan kembali lima arahan tersebut saat mengumpulkan kapolda dan kajati di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/7/2016).

(baca: Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi "Blak-blakan" soal Keluhan Kepala Daerah)

Pertama, kebijakan diskresi tak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tak bisa dihukum secara pidana.

TRIBUN NEWS / HERUDIN Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Maritim Rizal Ramli mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo saat acara pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.

Ketiga, lanjut Jokowi, kerugian yang dinyatakan BPK masih diberi peluang 60 hari untuk dibuktikan secara hukum.

Keempat, Kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada.

"Kelima, agar tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum kita melakukan penuntutan. Iya kalau salah, benar. Kalau enggak salah?" ucap Jokowi.

TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.

Ia mengaku kerap menerima aduan dari kepala daerah terkait sikap kepolisian dan kejaksaan yang tak menjalankan instruksi itu.

Padahal, lanjut Jokowi, di sisi lain pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong iklim investasi seperti paket deregulasi ekonomi dan pengampunan pajak.

"Segala jurus yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Tapi kalau tak ada suport dari daerah, baik Pemda, Kejari, Kejati, Polresta, Polda, ya tidak jalan," ucap Jokowi.