Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Wakil Menteri sampai Lurah Laporkan Parsel Hari Raya, KPK Terima 66 Laporan

Kompas.com - 18/07/2016, 23:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan gratifikasi berupa 66 parsel hari raya Idul Fitri 2016. Parsel tersebut berwujud dalam aneka bentuk.

"KPK terima laporan gratifikasi berupa parsel Lebaran. Wujudnya macam-macam. Ada makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan gadget," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Agus mengatakan laporan gratifikasi berupa parsel diserahkan oleh pejabat negara dari wakil menteri hingga lurah.

"Yang lapor ada wakil menteri, anggota DPR, lurah, kepala lembaga, kepala dinas, kepala daerah," ucap Agus.

Atas penyerahan gratifikasi tersebut, Agus menuturkan KPK mengapresiasi kesadaran pejabat negara dalam melaporkan gratifikasi. KPK juga mengapresiasi atas respon dari surat edaran yang diberikan kepada intansi kementerian dan lembaga untuk tidak menerima pemberian apapaun.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyerahkan tiga parsel lebaran ke KPK hari ini, Senin (18/7/2016). Parsel itu diserahkan oleh staf ahli bernama Iskandar.

Salah satu parsel didapatkan Bambang yang diduga dikirimkan oleh Dato Sri Tahir selaku pemilik Mayapada Group.

Berdasarkan data yang diunggah di laman KPK, total jumlah keseluruhan pelaporan gratifikasi di tahun 2016 sebanyak 666 laporan.

Per 31 Mei, di tahun 2016 jumlah gratifikasi yang dilaporkan ke KPK, berstatus milik negara sebanyak 217 laporan, milik penerima 17 laporan, sebagian milik negara 18 laporan, masih dalam proses sebanyak 128 laporan, dan non SK sebanyak 286 buah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com