Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Tantang Lulusan IPDN Manfaatkan Teknologi untuk Kelola Pemerintahan

Kompas.com - 18/07/2016, 14:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JATINANGOR, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk mampu berinovasi di dalam menjalankan pemerintahan.

Permintaan itu, terutama dalam menggunakan teknologi ketika mengelola pemerintahan tersebut.

Wapres mengatakan, para lulusan IPDN pada umumnya setelah lulus dari kampus akan menjadi camat di sejumlah wilayah.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, seharusnya bukan menjadi hal yang sulit di dalam mengatur sebuah wilayah.

"Sekarang ini, dengan Whatsapp, dengan apa pun, Anda bisa mengatur daerah dengan teknologi," ujar Kalla saat menyampaikan kuliah umum di depan calon pamong praja muda lulusan IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Senin (18/7/2016).

"Karena itu disebutlah smart city, smart village, yang harus Anda jalankan pada masa yang akan datang," kata dia.

Penggunaan teknologi, kata dia, tak hanya membuat sistem manajemen pemerintahan menjadi lebih praktis dan efisien. Melainkan juga berimplikasi terhadap semakin rampingnya birokrasi yang ada.

Namun, menurut dia, perampingan birokrasi merupakan hal yang positif.

Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta agar kampus IPDN berinovasi di dalam mengembangkan kurikulumnya. Ini termasuk juga memasukkan kurikulum terkait smart city, smart village di dalam mata perkuliaha para taruna.

"Bagaimana itu dijalankan supaya pamong praja jangan dikalahkan anak-anak muda di daerah dalam pengelolaan pemerintah dengan sistem siber contohnya," tutur Kalla.

"Karena di mana pun di republik ini, di kampung-kampung, Anda bisa temui segala sistem telekomunikasi yang baik,” ujarnya.

Kompas TV JK: Pemerintah Sayang pada Pengusaha
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com