Korban Disarankan "Medical Check-up" untuk Lihat Dampak Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyarankan agar ada pemeriksaan kesehatan atau medical check-up terhadap para korban vaksin palsu untuk melihat dampak yang didapatkan korban.

Jika ada anak yang terkena dampak vaksin palsu, maka ia mengusulkan agar anak tersebut dirawat terlebih dahulu.

"Tidak semuanya anak-anak wajib divaksin ulang. Perlu diobservasi, kalau yang tidak butuh menurut penilaian dokter," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam melakukan vaksinasi ulang. Hal itu menurutnya mampu meredam situasi panas di publik akibat isu peredaran vaksin palsu.

Adapun mengenai dugaan keterlibatan BUMN dalam impor vaksin palsu, hal tersebut menurut dia masih perlu pengusutan lebih lanjut. DPR pun menyerahkannya kepada kepolisian sebagai pihak berwenang.

"Kami mau ini diusut tuntas. Ada dugaan-dugaan, kami serahkan ke penyidik kepolisian," tutur politisi Partai Amanat Nasional itu.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek sebelumnya mengumumkan bahwa 14 rumah sakit menjadi pengguna vaksin palsu. Kebanyakan berada di Bekasi.

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Selain itu, delapan klinik dan tempat pelayanan oleh bidan juga menjadi pemakai vaksin palsu. Vaksinasi ulang pun dilakukan hari ini di beberapa fasilitas kesehatan.

(Baca juga: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)

Kementerian Kesehatan, kata Nila, sudah membuka posko pengaduan vaksin palsu, yakni di nomor 021-1000567.