Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modus Operandi Pengadaan Vaksin Palsu di 14 Rumah Sakit

Kompas.com - 14/07/2016, 18:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengungkapkan 14 rumah sakit yang menerima vaksin palsu.

Dari 14 rumah sakit tersebut, 13 di antaranya membeli vaksin palsu dari CV Azka Medika. Pengungkapan nama-nama rumah sakit dan bidan pengguna vaksin palsu, kata Nila, telah disepakati dengan Bareskrim Polri.

"Temuan vaksin palsu, adanya kelangkaan vaksin tertentu di pasar, yang bukan merupakan vaksin program pemerintah," ujar Nila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Data tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Nila memaparkan pula soal modus operandi vaksin palsu tersebut memasuki setiap rumah.

Rumah Sakit Dr Sander Cikarang dan Bhakti Husada, Terminal Cikarang, mendapat surat elektronik berisi pengajuan penawaran harga dari sales CV Azka Medika bernama Juanda (kini sudah tersangka). Ajuan tersebut disetujui direktur rumah sakit.    

Sementara 10 rumah sakit menerima proposal penawaran harga vaksin dari Juanda. Proposal diterima bagian pengadaan barang yang kemudian disetujui direktur rumah sakit. 

Ke-10 RS tersebut adalah Sentral Medika, RSIA Puspa Husada, Karya Medika Tambun, Kartika Husada Bekasi, Sayang Bunda Pondok Ungu Bekasi, Multazam, RSIA Gizar Villa Mutiara Cikarang, Elisabeth Narogong Bekasi, dan Hosana Lippo Cikarang, Hisana Bekasi Jalan Pramuka. 

Sementara RS Permata Bekasi, Juanda mengajukan proposal penawaran harga vaksin melalui CV Azka Medical. Kemudian dari bagian pengadaan mengajukan permohonan pengadaan kepada manajer purchasing. Lalu dimintakan persetujuan kepada direktur rumah sakit sebelum dilakukan pemesanan obat atau vaksin.

Sedangkan pengadaan vaksin palsu di RS Harapan Bunda Kramat Jati, tersangka menawarkan vaksin lewat perawat atas nama Irna (kini sudah ditahan sebagai penyedia botol tersangka Rita dan Hidayat). Irna, kemudian meminta tanda tangan dokter dan dimasukkan sebagai persediaan rumah sakit.

"Hasil penelusuran oleh Bareksim, ditemukan adanya penawaran vaksin tertentu dengan harga yang lebih murah," tutup Nila.

Kompas TV Ini Daftar Vaksin yang Biasa Dipalsukan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com