Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ancam Stop Pengiriman Batu Bara ke Filipina

Kompas.com - 12/07/2016, 13:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengancam akan menghentikan pengiriman batu bara ke Filipina apabila negara tersebut tidak serius menangani upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina beberapa waktu lalu telah sepakat untuk melaksanakan patroli bersama di wilayah perairan perbatasan ketiga negara.

“Di Yogya sudah ketemu, malah Presiden Jokowi hadir juga di pertemuan itu untuk memberikan suatu atensi besar,” kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/7/2016).

Ia mengatakan, aksi penyanderaan sama halnya seperti perampokan dan pencurian.

Aksi tersebut tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mencegah aksi serupa terulang.

Kalla juga meminta agar kesepakatan yang sebelumnya telah diambil dapat segera direalisasikan.

“Karena Filipina juga akan menderita nanti begitu kita stop batu bara, listrik di Selatan itu mati semua. Di situ ada dua (pembangkit listrik), batu bara dan geothermal,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika Indonesia menghentikan pengiriman batu bara, maka Filipina yang akan merugi.

Kalla memprediksi hampir setengah daya listrik di wilayah selatan Filipina akan mati.

“Jadi Filipina juga punya risiko, jangan lupa. Bayangkan mati lampu di Jakarta atau Surabaya atau di mana, orang pasti akan marah semua, tapi kita mengatakan kalau Anda tidak jamin,” ujar Kalla.

“Bagaimana kita kirim barangnya kalau Anda tidak jamin. Jadi memang sekarang Indonesia memberikan tanggung jawab ke Filipina itu,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com