Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ancam Stop Pengiriman Batu Bara ke Filipina

Kompas.com - 12/07/2016, 13:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengancam akan menghentikan pengiriman batu bara ke Filipina apabila negara tersebut tidak serius menangani upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina beberapa waktu lalu telah sepakat untuk melaksanakan patroli bersama di wilayah perairan perbatasan ketiga negara.

“Di Yogya sudah ketemu, malah Presiden Jokowi hadir juga di pertemuan itu untuk memberikan suatu atensi besar,” kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/7/2016).

Ia mengatakan, aksi penyanderaan sama halnya seperti perampokan dan pencurian.

Aksi tersebut tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mencegah aksi serupa terulang.

Kalla juga meminta agar kesepakatan yang sebelumnya telah diambil dapat segera direalisasikan.

“Karena Filipina juga akan menderita nanti begitu kita stop batu bara, listrik di Selatan itu mati semua. Di situ ada dua (pembangkit listrik), batu bara dan geothermal,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika Indonesia menghentikan pengiriman batu bara, maka Filipina yang akan merugi.

Kalla memprediksi hampir setengah daya listrik di wilayah selatan Filipina akan mati.

“Jadi Filipina juga punya risiko, jangan lupa. Bayangkan mati lampu di Jakarta atau Surabaya atau di mana, orang pasti akan marah semua, tapi kita mengatakan kalau Anda tidak jamin,” ujar Kalla.

“Bagaimana kita kirim barangnya kalau Anda tidak jamin. Jadi memang sekarang Indonesia memberikan tanggung jawab ke Filipina itu,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com