13 Harapan Legislator untuk Tito Karnavian jika Menjadi Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III punya catatan dan harapan untuk calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Total, catatan dan harapan itu sebanyak 13 poin. 

Ketigabelas catatan ini dibacakan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo sebelum berakhirnya uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

Pertama, kata Bambang, Kapolri yang terpilih nantinya harus memiliki program unggulan yang berbeda dengan calon Kapolri sebelumnya.

Kedua, Komisi III berharap agar reserse tidak melakukan kriminalisasi pada sebuah kasus yang tengah diselidiki. "Ini penting karena kerap terjadi di lapangan," ujar Bambang.

(Baca: Tito Karnavian Janji Akan Sering "Blusukan")

Ketiga, perlu dilakukan reformasi internal mulai dari rekrutmen hingga penerapan reward and punishment dalam kinerja kepolisian ke depannya.

Berikutnya, Bambang menambahkan, Komisi III juga berharap agar Polsek menjadi ujung tombak dari kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan kriminal di masyarakat.

Kelima, diharapkan Polri ke depannya tidak dicitrakan sebagai lembaga yang paling korup. Sebab hingga saat ini polri masih belum mampu menyelesaikan persoalan itu. "Ini yang harus disikapi oleh calon Kapolri," tukas Bambang.

Keenam Polri dalam penanganan terorisme diharapkan tidak melanggar HAM. Selama ini dalam proses penangkapan tersangka teroris, kerap kali semua tersangka tewas sebelum diproses di pengadilan.

Ketujuh, Polri memerlukan konsep jitu untuk menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK. Komisi III, jelas Bambang, melihat kerap terjadi tumpang tindih yang berujung konflik, tentunya dalam penanganan kasus korupsi.

Kedelapan, Polri diharapkan bisa bekerja lebih baik dengan TNI untuk menghindari konflik antara Polri dan TNI. Terlebih ke depannya ada wacana pelibatan TNI secara aktif dalam pemberantasan terorisme yang selama ini menjadi wilayah kerja Polri.

Kesembilan, diperlukan konsep dalam sistem pembinaan karir dan diharapkan sistem pembinaan karir di Polri menjadi lebih terbuka dan profesional.

Kesepuluh, Komisi III menilai perlu ada affirmative action, yakni kesempatan perempuan dalam menduduki jabatan di Polri.

(Baca: Jika Jadi Kapolri, Tito Janji Penegakan Hukum Tak Ganggu Iklim Investasi) 

Berikutnya, Kapolri baru perlu strategi membangun polri yang berkarakter. Sebab selama ini Polri masih terjebak dengan citranya yang dinilai kurang baik di mata masyarakat.

Kemudian Kapolri baru juga diharapkan sering turun ke daerah mengunjungi Polres dan Polda. Itu berguna untuk melakukan pengecekan kesiapan kepolisian di daerah dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir diperlukan program gerakan zero corrupction dalam seluruh penerimaan bintara, akademi kepolisian, dan selainnya, sebagai bagian dari upaya membangun postur Polri yang profesional bersih mandiri dan bebas KKN.