Ada Verifikasi Faktual, Agus Tak Khawatir jika Terjadi Praktik Curang Pengumpulan KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto angkat bicara soal dugaan praktik kecurangan di balik pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan bagi bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Agus mengaku tak khawatir jika dugaan tersebut benar karena ada proses verifikasi atas KTP yang dikumpulkan.

"Verifikasi yang sekarang tidak seperti verifikasi tahun-tahun yang lalu. Kalau dulu verifikasinya hanya sampel, kalau sekarang semua diverifikasi," ujar Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Jika ada KTP yang tidak terverifikasi, maka dukungan bisa berkurang dan terancam tak memenuhi syarat dukungan calon independen.

"Sehingga sekarang ini tentunya kita harus mengikuti aturan UU Pilkada yang terakhir. Verifikasi dilakukan secara faktual," lanjut Politisi Partai Demokrat itu.

Curang

Mantan penanggung jawab (PJ) pengumpul KTP "Teman Ahok", Paulus Romindo, mengungkap adanya praktik kecurangan di balik pengumpulan KTP dukungan bagi bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

KTP itu diperlukan Ahok sebagai syarat untuk maju melalui jalur independen.

Menurut Paulus, ada upaya untuk mengumpulkan KTP yang sama dua kali. Sehingga, terjadi praktik KTP ganda.

Selain mengungkap praktik kecurangan, Paulus juga menyebut adanya fee yang diterima para relawan.

Untuk level PJ, dirinya dibayar Rp 500.000 apabila mampu mengumpulkan 140 KTP setiap minggunya.

Besaran fee itu disepakati di dalam surat kuasa perjanjian sebelumnya.

Paulus juga mengungkapkan ada perbedaan nominal gaji untuk koordinator posko (korpos), atau atasannya. Korpos membawahi lima hingga sepuluh PJ.

"Honornya kalau kami memenuhi target. Setiap bulan dapat Rp 500.000. Kalau mereka megang lima sampai 10 PJ, yakmi Rp 2,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan," kata Paulus.

Menurut Paulus, ia merasa bekerja di bawah perusahaan. Pasalnya, ada kontrak, honor dan target yang diberlakukan.