Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diajukan Jadi Pahlawan Nasional Bukti Gus Dur Tak Pernah Terlibat Korupsi

Kompas.com - 23/06/2016, 03:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang akrab disapa Yenny Wahid, mengapresiasi upaya sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah yang mengajukan gelar pahlawan nasional kepada ayahnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid.

"Tentunya bagi kami sekeluarga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Gus Dur mengupayakan adanya gelar kehormatan negara kepada sosok Gus Dur," ujar Yenny saat ditemui di kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional)

Yenny menilai pemberian gelar pahlawan tersebut akan mengklarifikasi beragam isu negatif yang dialamatkan kepada Gus Dur selama dia menjabat sebagai Presiden.

Misalnya, tuduhan bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden lantaran terlibat kasus korupsi. Menurut Yenny, ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai situasi yang sebenarnya terjadi.

Yenny mengatakan saat itu Gus Dur turun karena DPR tidak setuju atas pendapat presiden dalam hal pengajuan calon Kapolri. DPR dan MPR, khususnya Amien Rais, memandang dalam hal pemilihan Kapolri, Presiden seharusnya melakukan konsultasi terlebih dulu dengan DPR.

"Nah kemudian dikeluarkanlah keputusan untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk meng-impeach Gus Dur. Bagi kami pihak keluarga, pemberian gelar pahlawan ini penting sebagai upaya meluruskan sejarah," ungkap Yenny.

(Baca: Pengajuan Pahlawan Nasional, Nama Gus Dur dan Soeharto Masih Diendapkan Dewan Gelar)

Meskipun Gus Dur akan dianugerahi gelar pahlawan, namun bagi Yenny hal yang paling penting adalah ajaran-ajaran Gus Dur tetap bisa diterima oleh seluruh masyarakat.

"Yang paling penting ajaran Gus Dur tetap dijangkau oleh masyarakat. Bagi keluarga, itu yang lebih utama. Sehingga sosok Gus Dur bisa dipahami secara utuh oleh kita semua," pungkasnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com