Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 22/06/2016, 20:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah sepakat untuk mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pendiri MMD Initiative, Mahfud MD, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan berbagai pertimbangan terkait rekam jejak Gus Dur selama menjadi presiden.

"Kami mengusahakan terus agar Gus Dur bisa mendapat gelar pahlawan nasional dengan penilaian objketif selama Gus Dur menjadi Presiden," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif permintaan tersebut.

Menurut Luhut, sosok Gus Dur sangat pantas untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional karena Luhut menilai selama menjadi presiden, Gus Dur tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai polemik bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan dengan tidak wajar, Luhut menegaskan bahwa saat itu kondisi politik Indonesia memang sedang tidak berpihak pada Gus Dur.

"Secara pribadi saya sendiri pernah bekerja bersama Gus Dur. Saya menilai beliau tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan korupsi," ucap Luhut.

Luhut menuturkan, Gus Dur semasa hidupnya selalu menyebarkan gagasan kemanusiaan dan pluralisme. Hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan nasional.

Di samping itu, kata Luhut, Gus Dur juga dikenal dekat dengan masyarakat miskin dan kerap membela hak-hak kaum minoritas.

"Apa yang dilakukan beliau terkait pluralisme jadi acuan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan," ucap Luhut.

"Oleh karena itu kami sepakat mendorong Pemerintah merealisasikan itu. Memang sejak zaman Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono sudah diajukan gelar pahlawan nasional," kata dia.

Luhut pun berjanji akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Luhut mengungkapkan pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016.

"Kami berharap penganugerahan pahlawan nasional tahun ini, pada 10 November 2016," tuturnya.

Kompas TV Istri Gus Dur Gelar Sahur Bareng di Ponpes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com