Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 22/06/2016, 20:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah sepakat untuk mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pendiri MMD Initiative, Mahfud MD, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan berbagai pertimbangan terkait rekam jejak Gus Dur selama menjadi presiden.

"Kami mengusahakan terus agar Gus Dur bisa mendapat gelar pahlawan nasional dengan penilaian objketif selama Gus Dur menjadi Presiden," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif permintaan tersebut.

Menurut Luhut, sosok Gus Dur sangat pantas untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional karena Luhut menilai selama menjadi presiden, Gus Dur tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai polemik bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan dengan tidak wajar, Luhut menegaskan bahwa saat itu kondisi politik Indonesia memang sedang tidak berpihak pada Gus Dur.

"Secara pribadi saya sendiri pernah bekerja bersama Gus Dur. Saya menilai beliau tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan korupsi," ucap Luhut.

Luhut menuturkan, Gus Dur semasa hidupnya selalu menyebarkan gagasan kemanusiaan dan pluralisme. Hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan nasional.

Di samping itu, kata Luhut, Gus Dur juga dikenal dekat dengan masyarakat miskin dan kerap membela hak-hak kaum minoritas.

"Apa yang dilakukan beliau terkait pluralisme jadi acuan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan," ucap Luhut.

"Oleh karena itu kami sepakat mendorong Pemerintah merealisasikan itu. Memang sejak zaman Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono sudah diajukan gelar pahlawan nasional," kata dia.

Luhut pun berjanji akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Luhut mengungkapkan pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016.

"Kami berharap penganugerahan pahlawan nasional tahun ini, pada 10 November 2016," tuturnya.

Kompas TV Istri Gus Dur Gelar Sahur Bareng di Ponpes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com