JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, anggaran untuk upah petugas verifikasi yang mendatangi rumah pendukung calon independen disiapkan sebesar Rp 1.000 sampai Rp 5.000.
Hal tersebut dipengaruhi oleh besaran biaya yang disediakan daerah, serta tingkat batasan dan tingkat kesulitan suatu daerah.
Menurut dia, untuk daerah seperti DKI dan Jawa Barat kemungkinan besaran upah petugas verifikasi sebesar Rp 1.000 sampai Rp 2.000.
Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, kemungkinan besaran upah petugas verifikasi sebesar Rp 5.000.
"Bisa jadi (beda). Tergantung daerah masing-masing," kata Ferry saat ditemui di KPU, Selasa (21/6/2016).
Menurut dia, besaran upah setiap pertugas verifikasi tidak bisa disamakan. Nantinya standar biaya akan ditentukan oleh masing-masing KPU provinsi dan kabupaten kota.
"Besarannya variatif. Sesuai standar biaya kebutuhan di daerah masing-masing," ujar dia.
Selain itu, kata dia, besaran upah petugas verifikasi tergantung dari jumlah pasangan calon di daerah tersebut. Maka, dengan melihat banyaknya pasangan calon, KPU dapat memberikan estimasi besaran upah yang akan diberikan.
Namun, saat ini KPU belum dapat mengganggarkan berapa dana yang dibutuhkan untuk membayar upah petugas verifikasi.
"Misalnya daerah tertentu ada lima pasangan calon. Nanti dapat dilihat satu pasangan calon sebaran dukungannya ada berapa, tinggal dikalikan saja," kata dia.
"Kami belum melakukan tracking spesifikasinya. Tapi range besaran upah sekitar segitu," ujar dia.