Aburizal Bantah Tak Setujui Golkar Dukung Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah isu yang menyebut dirinya tak setuju apabila Golkar mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Aburizal menambahkan, ada proses yang harus dilalui sebelum memastikan dukungan kepada seorang calon kepala daerah. Jika DPD sudah memutuskan, selanjutnya dikaji DPP. Di DPP putusan DPD ini digodok tim pemenangan, kemudian dibicarakan bersama dengan Dewan Pembina.

(Baca: Aburizal Bakrie Sebut DPP Golkar Belum Pasti Dukung Ahok)

"Orang itu suka menafsirkan sesuatu yang salah. Saya katakan penuhilah suatu prosesnya. Bukan setuju tidak setuju," kata Aburizal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (20/6/2016).

"Kalau (menentukan) presiden, wakil presiden, menteri, itu wajib dilaksanakan (keputusan Wanbin). Kalau kepala daerah tidak. Tapi dibicarakan dan diputuskan bersama," sambung dia.

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2016-2019 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, Selasa (17/5/2016), Setya Novanto langsung menyiratkan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Meski hanya menyampaikan dukungan secara tersirat, sikap Novanto langsung disambut cepat oleh internal partai berlambang pohon beringin. Tepatnya, pada Selasa (14/6/2016), Dewan Pimpinan Daerah Golkar DKI secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok.

Plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Yorrys Raweyai bahkan menyatakan dukungan tersebut merupakan keputusan DPP Partai Golkar. "Tinggal disosialisasikan melalui Musda nantinya di DKI pada 19 Juni yang akan datang," kata Yorrys.

(Baca: Dukungan untuk Ahok, Bayang-bayang Aburizal, dan "Taring" Kepemimpinan Novanto)

Namun, Aburizal Bakrie disebut belum setuju dengan keputusan partainya untuk mendukung Ahok. Berbeda dengan pernyataan Yorrys, Aburizal menegaskan bahwa dukungan terhadap Ahok baru datang dari DPD Golkar DKI, belum dibahas di tingkat DPP dan Dewan Pembina.

"Belum ada. Kan di dalam struktur yang baru itu, mesti diusulkan DKI, diputuskan DPP. Antara DPP dan Ketua Dewan Pembina berkoordinasi," kata Aburizal di Jakarta, Rabu (15/6/2016).