Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pendapat soal Dukungan untuk Ahok, Novanto Minta Kader Golkar Rukun

Kompas.com - 16/06/2016, 22:14 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dihadapkan pada tak seragamnya pernyataan dukungan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meminta kepada semua kader Golkar untuk tetap menjaga tali persaudaraan.

"Saya harapkan semuanya rukun," kata Novanto usai buka puasa bersama dengan ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Jakarta, Kamis (16/6/2016).

(Baca: Aburizal Bakrie Sebut DPP Golkar Belum Pasti Dukung Ahok)

Novanto mengatakan menghargai dan menghormati pendapat Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie. Aburizal sebelumnya menegaskan belum ada pernyataan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Novanto mengaku sudah menggelar rapat pleno bersama Ketua Harian. Dalam rapat tersebut terdapat petunjuk pelaksanaan perihal mekanisme pemilihan calon Gubernur yang akan diusung.

(Baca: Aburizal Sebut Tak Mungkin Golkar Dukung jika Ahok Maju lewat Jalur Independen)

"Tunggu saja perkembangannya. Apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dirumuskan, tentu itu akan menjadi pertimbangan saya dan tentu DPD Partai itu sendiri," tutur Novanto.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan dukungan Golkar terhadap Ahok dapat berubah, Novanto menegaskan adanya berbagai kemungkinan.

"Kan saya sudah bilang saya sangat menghargai. Pokoknya apapun itu akan menjadi pertimbangan," tutur dia.

Kompas TV ARB: Golkar Belum Tentu Usung Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com