Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dilema, Pilih Ahok atau Calon Lain yang Belum Tentu Menang

Kompas.com - 08/06/2016, 16:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapat dianggap publik tak konsisten atau menjilat ludahnya sendiri bila mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada 2017.

Namun, dalam politik, perubahan sikap dan arah politik secara tiba-tiba sudah sangat lumrah dijumpai di Indonesia.

"Jadi, konsistensi atau menjilat ludah itu bukan sesuatu yang dianggap sakral dalam politik partai di Indonesia," kata Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2016).

Kuskrido melihat ada dua pandangan yang berbeda dalam tubuh PDI-P terkait pencalonan Ahok dalam Pilkada 2017. Menurut Kuskrido, bila Ahok bergabung, PDI-P akan memberikan alasan adanya kader yang setuju dengan pencalonan Ahok.

(Baca: Silang Pendapat Kader PDI-P soal Dukungan untuk Ahok)

"PDI-P berada pada dua posisi dan itu bisa dialami salah satu. 'Enggak, kita bisa kerja sama dengan calon independen karena ada tokoh PDI-P yang menyuarakan itu'," ucap dia.

Kuskrido menilai, saat ini PDI-P tengah mengalami dilema. PDI-P berkeinginan untuk mengusung kadernya untuk maju pada Pilkada 2017. Namun, calon gubernur yang populer di mata publik tak hanya berasal dari partai.

"PDI-P harus memilih, melalui kader belum tentu menang, sementara calon independen itu justru besar peluangnya. Kelihatannya sekarang ini PDI-P lebih cenderung untuk praktis. Elektabilitas lebih penting ketimbang kader dari dalam," tutur dia.

Sebelumnya, ada sejumlah pandangan berbeda di tubuh PDI-P terkait wacana Ahok kembali didukung oleh PDI-P meski calon petahana itu sudah menyatakan niatnya maju melalui jalur independen.

(Baca: Gara-gara Ahok, PDI-P Terpecah?)

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta bidang Pemenangan Pemilu Gembong Warsono menganggap Ahok justru terkesan "menggoda" parpol dengan ucapan-ucapannya. Hal tersebut menunjukkan rasa tidak percaya diri Ahok maju melalui jalur perseorangan.

"Kenapa dia menggoda partai politik? Rasanya, bagi saya, Ahok sudah enggak pede juga sekarang. Percaya dirinya menurun. Karena menurun, dia menggoda-goda partai politik," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (6/6/2016).

Menurut Gembong, alasan logis di balik mulai tidak percaya dirinya Ahok maju melalui jalur independen adalah intensnya komunikasi yang dilakukan sejumlah partai.

(Baca: Politisi PDI-P: "We Did More Than Enough" untuk Ahok...)

Sementara itu, politisi PDI-P, Charles Honoris, mengaku, partainya saat ini telah mengantongi beberapa nama hasil survei internal yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, pilihan paling realistis adalah mendukung Ahok-Djarot kembali dalam pilkada.

"Stok calon dari internal pastinya ada, tetapi langkah paling rasional ya tetap mengusung petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tingkat kepuasan publik mereka masih tertinggi, 82,8 persen," kata dia.

Kompas TV Ahok Belum "Pede" Maju Independen?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com