Jaksa Agung Minta Anggaran Pembangunan Rusunawa Khusus Jaksa dalam APBN-P 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta Komisi III DPR memasukkan anggaran penyelesaian pembangunan Rumah Susun Hak Sewa (Rusunawa) khusus jaksa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Rusunawa yang terletak di Kedoya, Jakarta Barat, itu, sejatinya sudah selesai pembangunannya. 

Akan tetapi, proses finishing terhambat karena minimnya biaya.

"Rusunawa ini penting buat para jaksa yang kebanyakan numpang sana-sini tinggalnya, makanya kami berharap finishing rusunawa ini anggarannya dimasukkan di APBN-P 2016," ujar Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Proses finishing tersebut meliputi penambahan furniture, genset besar untuk rusunawa, dan fasilitas umum lainnya.

Kejaksaan menganggarkan Rp 32.579.872.000 untuk pembiayaan finishing rusunawa tersebut.

Prasetyo juga mengharapkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk membangun mess bagi para jaksa yang mengurus kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang bertugas di wilayah kepulauan.

"Saya minta ke Menpupera untuk jangan hanya Maluku, tapi juga tempat lain banyak yg perlu mendapat bantuan sama seperti NTT, Kalimantan, Sulawesi, karena ke persidangan perkara korupsi itu dilakukan di ibu kota provinsi, jauh dari tempat mereka masing-masing," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan prihatin dengan kondisi para jaksa. Dia bahkan sempat terisak dan menahan tangis saat menceritakan kehidupan Deviyanti Rochaeni, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia sempat terdiam cukup lama sebelum melanjutkan ceritanya. Matanya berkaca-kaca.

"Bukan bermaksud apapun, tapi dari kedua jaksa ini namanya Devi, dia suaminya supir, dan dia sendiri menambah penghasilannya dengan berjualan kue. Saat dia ditangkap sedang menyiapkan kue jualannya. Kasihan," kata Prasetyo.