Meutya Hafid: Jika Ingin Bersahabat, China Harus Hormati Kedaulatan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menanggapi protes Kementerian Luar Negeri China soal penangkapan delapan anak buah kapal asal China oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna pada Jumat (27/5/2016) lalu.

“Kejadian ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya pada Maret lalu kejadiannya juga sama dan pihak China membantah," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Meutya mengaku pada bulan Maret lalu mengunjungi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Berdasar grafik pergerakan kapal yang ditunjukkan di layar Bakamla, kapal China tersebut melanggar batas wilayah RI. Meutya meminta China untuk menghormati kedaulatan Indonesia.

"China harus menghormati kedaulatan kita. Sekali lagi kalau memang ingin bersahabat dengan Indonesia, masalah perairan ini harus segera selesai. Jika tidak, banyak yang juga ingin bersahabat baik dengan Indonesia," tambah Meutya.

(Baca: Kemlu: Kapal China Ditangkap di Natuna karena Curi Ikan)

Menurut politisi Golkar ini, Kemlu dapat memanggil perwakilan Tiongkok di Indonesia sesuai prosedur yang berlaku. Jika tidak ada sambutan baik berikan nota protes bagi China.

"Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali," ucap dia.

Kementerian Luar Negeri China, Senin (30/5/2016), menyampaikan protes keras terhadap pemerintah Indonesia atas  penangkapan delapan anak buah kapal (ABK) asal China oleh petugas Angkatan Laut RI di perairan Natuna, Jumat (27/5/2016) lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, berkeras bahwa delapan ABK dan kapal mereka beroperasi secara sah di wilayah yang sah juga.

“Para nelayan China melakukan kegiatan menangkap ikan seperti biasa di perairan tersebut. Kami telah menyampaikan sikap tegas kepada Indonesia atas masalah ini,” kata Hua.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan, kapal berbendera Tiongkok ditangkap TNI AL karena mencuri ikan di perairan Natuna, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Intinya kita akan tetap terus menegakkan kedaulatan dan hukum kita, jadi setiap kapal yang melakukan "IUU Fishing" kita akan tegakkan aturan kura," kata Arrmanatha Nasir di Ruang Palapa Kemlu, Jakarta, Rabu (1/6/2016), seperti dikutip Antara.