Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan Lulu Hypermarket, Jokowi Lihat-lihat Produk Petani Lokal

Kompas.com - 31/05/2016, 18:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Lulu Hypermarket di Cakung, Bekasi, Selasa (31/5/2016).

Jokowi bersedia meresmikan langsung supermarket ini karena banyak menjual produk-produk Indonesia dan mengekspornya ke berbagai negara.

"Saya hanya ingin Lulu Hypermarket bisa jadi pintu masuk produk Indonesia ke berbagai negara," kata Jokowi saat memberikan sambutan sebelum peresmian.

"Ada 165 outlet yang tersebar di Asia dan Timur Tengah dan tahun 2014 lalu sudah mengkespor produk Indonesia lebih dari 50,2 juta dollar AS," ucapnya.

Kebanyakan yang diekspor, kata Jokowi , adalah produk-produk yang dihasilkan oleh petani Indonesia di berbagai daerah.

Jokowi mengaku sudah melihat sendiri outlet Lulu Hypermarket di Abudabi, Arab Saudi, saat ia berkunjung kesana beberapa waktu lalu.

"Dari produk pabrik sampai petani kampung. Produk dari indonesia tak kalah bersaing dengan produk yang lain," ucap Jokowi.

Jokowi lantas sempat berkeliling ke dalam hypermarket yang masih tanpa pengunjung. Dia sempat menyapa para karyawan yang berjaga.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berhenti cukup lama saat tiba di stan yang menjual buah-buahan dan sayuran lokal. Ia terlihat berdiskusi dengan para pimpinan hypermarket dan juga Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

"Nah ini ini yang bagus," kata Jokowi saat tiba di stan yang menjual ubi-ubian.

Usai peresmian, sebelum memasuki mobilnya, Jokowi sempat berfoto dengan pegawai hypermarket dan warga yang menunggu di luar.

Kompas TV Jokowi Belanja di Mangga Dua tanpa Dikawal Ketat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com