Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Juni, Golkar Lantik Pengurus Baru pada Rapimnas

Kompas.com - 27/05/2016, 20:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Nurul Arifin menuturkan, finalisasi kepengurusan baru Partai Golkar rencananya akan dilakukan pada 1 atau 2 Juni mendatang.

Kepengurusan nantinya akan resmi diumumkan berbarengan dengan pelantikan pengurus melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Limit-nya sebelum bulan puasa kami akan menyelesaikan semuanya sampai Rapimnas dilaksanakan," ujar Nurul seusai acara diskusi di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Adapun, mengenai susunan kepengurusan masih menunggu harmonisasi dan ada beberapa posisi dalam struktur kepengurusan yang masih belum bisa dipastikan.

Namun, saat ditanyakan terkait sosok yang akan menempati posisi ketua dewan pakar, Nurul menyebut nama Agung Laksono. Aburizal Bakrie tetap menjadi ketua dewan pembina.

"Dewan pembina ketuanya Pak Aburizal Bakrie, dewan pakarnya Pak Agung Laksono. (Mereka) dewan penasihatnya. Kami coba menyalurkan itu ke dewan-dewan," kata Nurul.

Sebelumnya, ada tiga politisi senior Partai Golkar yang memperebutkan kursi itu. Mereka adalah Agung Laksono, Hajriyanto Thohari dan Fadel Muhammad.

Meski sempat menyebut nama Agung, namun Nurul mengatakan posisi ketua dewan pakar juga menjadi salah satu yang masih harus dibicarakan.

"Sekarang masih terus diolah karena ada senior yang tidak ingin di dewan pakar, atau penasihat, atau pembina. Ini kemudian ditata ulang supaya semua bisa senang di situ," tutur Nurul.

"Ini masih harmonisasi, karena sana sini masih belum fix," sambung Nurul.

Kompas TV Setnov Bikin Pemerintah Nyaman- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com