Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Para Menteri, Jokowi Instruksi Harga Komoditas Turun Jelang Lebaran

Kompas.com - 26/05/2016, 12:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin harga komoditas pangan turun jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden telah memanggil sejumlah menteri terkait hal itu. Antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Didampingi Wakil Presiden (Jusuf Kalla) juga ya. Intinya, Presiden minta untuk harga-harga komoditas, kalau dulu sebelum Lebaran mengalami kenaikan, maka kali ini hal yang sudah jadi kebiasaan itu diturunkan," ujar Pramono di Kompleks Halim Perdanakusuma, Kamis (26/5/2016).

Khusus untuk komoditas daging sapi, bahkan Presiden secara spesifik menyebut harga maksimal, yakni Rp 80.000 per kilogram. (baca: Jokowi Tak Mau Tahu, Menteri Harus Turunkan Harga Daging di Bawah Rp 80.000)

Pramono melanjutkan, salah satu cara agar penurunan harga pangan terealisasi adalah dengan cara impor.

Dengan impor, pemerintah yakin tidak ada spekulan bermain sehingga harga komoditas pangan menjadi turun.

Di Istana, Selasa (24/5/2016), Darmin mengatakan, pemerintah telah menyetujui untuk impor daging sapi dari Australia. Pengadaan impor daging sapi itu dilakukan oleh Bulog dan PT Berdikari.

"Mestinya (daging sapi impor) sudah masuk sebelum puasa," kata Darmin.

Darmin mengakui, harga daging saat ini rata-rata Rp 113.000 per kilogram. Dia yakin harga tersebut bisa turun menjadi Rp 80.000 hingga Rp 85.000 per kilogram jika daging impor sudah masuk.

Kompas TV Jelang Puasa, Warga Rayakan Nyadran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com