Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Mau Tahu, Menteri Harus Turunkan Harga Daging di Bawah Rp 80.000

Kompas.com - 23/05/2016, 17:51 WIB
Wijaya Kusuma

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menterinya untuk menurunkan harga daging sapi hingga di bawah Rp 80.000 per kilogram. Ini dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah.

"Saya sudah pegang daftar harga daging. Di Singapura dan Malaysia, harga daging itu Rp 50.000 sampai Rp 55.000 saja," ujar Jokowi dalam pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta, Senin (23/5/2016).

Menurut Jokowi, harga daging di Singapura dan Malaysia sebesar itu sudah sampai di toko dan siap dijual ke konsumen. Namun, di Indonesia, harga daging Rp 120.000 sampai dengan Rp 130.000 per kilogram. Belum lagi menjelang Lebaran, harga daging melesat naik hingga harga Rp 150.000 per kilogram.

"Kira-kira tiga minggu lalu saya perintahkan kepada menteri. Caranya saya tidak mau tahu, tetapi sebelum Lebaran harga daging harus di bawah Rp 80.000," kata dia.

Menurut Jokowi, jika negara lain menekan harga daging, Indonesia pun harus bisa. Tidak perlu sampai harga Rp 50.000 atau Rp 55.000, cukup di bawah Rp 80.000.

"Ini menteri-menteri baru pusing semuanya ngurus urusan daging agar bisa di bawah Rp 80.000," kata dia.

Jokowi mengakui bahwa persoalan harga daging tidak mudah diselesaikan sebab sudah terjadi selama bertahun-tahun dan telah dianggap hal biasa.

"Buat saya, itu bukan hal biasa. Ini yang harus dibongkar dan dijungkirbalikkan. Ini perlu kerja keras oleh kita semua," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com