Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditolak, Jabatan Nurdin Halid, Idrus Marham, dan Joppy Kardinap di Golkar

Kompas.com - 24/05/2016, 15:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal sebagai Bendahara Umum Golkar, dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Golkar dipersoalkan.

Pengisian ketiga jabatan itu disebut bukan merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

(Baca: Novanto Tunjuk Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar, Nurdin Halid Jadi Ketua Harian)

Menurut politisi Golkar yang juga loyalis Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit, rapat komisi di munaslub telah menyetujui adanya penambahan jabatan di dalam struktur DPP. Bahkan, keputusan itu juga telah disahkan di dalam rapat pleno munaslub.

"Tetapi, secara personalianya yang diputuskan di munaslub adalah Ketua Umum dan (Ketua) Dewan Pembina," kata Supit saat dihubungi, Selasa (24/5/2016).

Kedua posisi itu dijabat oleh Setya Novanto dan Aburizal Bakrie. Sementara itu, ketiga posisi lainnya yang sebelumnya telah diumumkan belum diputuskan.

(baca: Setya Novanto Disarankan Tinjau Ulang Posisi Idrus Marham dan Nurdin Halid)

Menurut Supit, ketiga posisi itu harus diputuskan di dalam rapat tim formatur.

"Tidak boleh seolah-olah sudah terpilih ketua harian, sekjen, dan bendum," kata dia.

Ia menegaskan, posisi ketiganya di dalam jabatan itu masih dapat berubah. Hal itu bergantung pada keputusan tim formatur di dalam menyusun struktur kepengurusan.

(Baca: Idrus dan Nurdin Halid Dijadikan Pengurus Inti, Novanto Dituding sebagai "Boneka" Aburizal)

"Kita serahkan ke formatur untuk bisa melihat secara arif dan bijaksana. Trust dibutuhkan karena harapan kita perlu melihat Golkar lebih baik," ujarnya.

Formatur Partai Golkar terus bekerja untuk menyusun kepengurusan baru partai berlambang pohon beringin itu. Formatur beranggotakan sembilan orang yang dipimpin Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Formatur beranggotakan dua unsur pimpinan DPD I dari wilayah barat, dua pimpinan DPD I dari wilayah tengah, dua pimpinan DPD I dari wilayah timur, satu pimpinan ormas, dan satu perempuan.

Kompas TV Memupuk Modal ala Golkar - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com