Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera, Dana PKH Dikirim Lewat Ponsel

Kompas.com - 19/05/2016, 13:47 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com
- Pemerintah segera menerapkan pengiriman uang digital dalam sistem keuangan inklusif untuk bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Akan ada 100 kota untuk uji coba penerapan secara nasional. Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan, menjadi salah satunya.

Langkah ini bertujuan mengantisipasi kemungkinan pemotongan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Bantuan dikirim ke nomor rekening yang bisa diakses lewat telepon genggam atau ponsel penerima PKH.

"Kalau beras itu ada yang namanya 'bagi rata' (kepala desa membagi rata jatah beras bagi semua warga, termasuk warga non-PKH), nanti tidak ada lagi seperti itu," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Aula Prameswari, Kantor Walikota, Palembang, Rabu (18/5/2015).

Menurut Khofifah, penerima bantuan program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra)—sebelumnya bernama raskin—haruslah orang yang namanya tercantum dalam daftar. Penggunaan uang digital dalam model keuangan inklusif, ujar dia, akan memastikan bantuan dana PKH langsung diberikan kepada penerima yang terdaftar. 

"Tidak akan salah sasaran," tegas Khofifah.

Lebih bisa dikelola

Keuntungan lain dari sistem tersebut, lanjut Khofifah, penerima PKH bakal lebih bebas mengelola dana sesuai kebutuhan. Uang bisa dicairkan sebagian saat dibutuhkan di bank tertunjuk atau dikonversikan menjadi barang di toko ritel yang sudah ditunjuk sebagai agen untuk mekanisme keuangan inklusif ini.

Ilustrasi

Kalau masih ada kelebihan, dana itu bisa ditabung untuk digunakan bila diperlukan saja. Adapun nomor rekening sebagai tujuan pengiriman dana pun mudah diingat karena sama dengan nomor ponsel bagi peserta yang sudah memiliki telepon genggam.

"Misalnya, ibu hamil terima (bantuan) Rp 1,2 juta yang dicairkan empat kali. Tiba-tiba, oh saya butuh kacang hijau, maka bisa ditukarkan (sebagian dana) untuk (membeli) kacang hijau," tutur Khofifah memberi contoh.

Untuk mematangkan sistem ini, Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri. Agen penyedia barang diseleksi bersama Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perbankan juga dilibatkan dalam proses ini.

"Ada semacam chip dalam kartu (SIM card ponsel) dan ada agen yang ditunjuk. Dari agen nanti ada notifikasi. Misalnya, dana Rastra itu Rp 110.800, bisa dikonversikan untuk beras, telur, atau kacang hijau (tidak harus beras saja)," kata Khofifah.

Sebelumnya, ujar Khofifah, uji coba model keuangan inklusif—untuk pembagian Rastra—digelar di tiga kabupaten kota sebanyak dua kali. Hasilnya, sebut dia, 95 persen peserta merasa puas dengan layanan ini.

Meski boleh dikatakan berhasil, kuantitas dan kualitas agen keuangan dan barang ini masih terus dimatangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kemensos.

"Kami sudah punya peta 100 kota ini, di mana banknya, berapa jumlah agennya. Memungkinkan Juni ini sudah dimulai," ucap Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com