Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Golkar Diberi Kursi Menteri, Hanura Minta Sudirman dan Rizal Ramli Dicopot

Kompas.com - 18/05/2016, 15:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan membuat isu perombakan kabinet kembali bergulir.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, menuturkan, Presiden Joko Widodo perlu mengakomodasi Golkar dengan memberikan jatah kursi menteri.

Namun, menurut dia, pemberian jatah kursi menteri tersebut tak dengan mengurangi jatah kursi menteri dari partai politik. Jokowi disarankan mengurangi menteri dari kalangan profesional yang kerap membuat gaduh.

Dadang menambahkan, menteri-menteri yang kerap membuat gaduh kabinet perlu dicopot agar tak selalu mengundang kegaduhan. (Baca: Hanura Tak Ingin Kursi Menterinya Dikurangi untuk Golkar)

"Itu kan membuat terkuras, tenaga dan pikiran," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Saat ditanyakan siapa sosok menteri yang kerap mengundang kegaduhan dan layak dicopot, Dadang menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"SS, RR, menurut saya salah satunya. Mereka kalau dibiarkan bersama sampai kapan pun akan seperti itu (gaduh)," tutur Dadang.

"Jadi, salah satunya mesti dikorbankan," lanjut dia.

Partai Golkar kembali menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Munaslub Golkar. (Baca: Presiden Jokowi dan Kabinet Gaduh)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

(Baca: Aburizal: Tidak Pernah Sepatah Kata Pun Bicara Golkar Masuk Kabinet)

Sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

Hingga saat ini, Presiden tidak memberi kepastian akan ada atau tidak reshuffle kabinet jilid II. Namun, Golkar sebenarnya sudah memiliki wakil di kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam.

Kompas TV Urgensi Rombak Kabinet Jilid II-Satu Meja Eps 137 Bagian 2

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com