Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azis Syamsuddin Tolak "Voting" Terbuka Pilih Ketum Golkar

Kompas.com - 15/05/2016, 07:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Azis Syamsuddin menolak jika voting pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dilakukan secara terbuka.

Dia menilai, voting secara terbuka tidak demokratis.

"Kalau terbuka berarti musyawarah mufakat. Bukan demokrasi," kata Aziz di arena Munaslub Golkar, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016) malam.

Aziz mengatakan, pada dasarnya pemilihan orang mulai dari RT hingga presiden harus berlangsung tertutup.

(baca: Novanto Bakal Ikuti Apapun Mekanisme Pemilihan Ketum Golkar)

Panitia Munslub sendiri, sudah membuat aturan voting tertutup dengan melingkari foto calon di bilik suara.

Dia menilai aturan yang dibuat panitia Munaslub itu sudah tepat dan tak perlu diperdebatkan.

"Kita ingin berlangsung bebas dan rahasia. Tertutup objektif untuk mendapatkan ketua umum seperti yang diingakan Pak Aburizal Bakrie dan Bapak Presiden," ucap Aziz.

Rapat panitia pengarah atau steering committee Munaslub Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (14/5/2016), belum mampu menghasilkan keputusan terkait mekanisme pemilihan ketua umum.

(baca: Mekanisme Pemilihan Ketum Golkar Terbuka atau Tertutup Masih Diperdebatkan)

Menurut Ketua SC Nurdin Halid, pro kontra terjadi lantaran ada yang meminta agar mekanisme pemilihan dilakukan terbuka dan tertutup.

Mereka yang meminta agar pemilihan dilangsungkan terbuka lantaran delapan kandidat yang ada saat ini masih berstatus bakal calon.

"Karena masih proses dukungan baru proses mencari calon. Oleh karena itu, tidak perlu tertutup. Itu pandangan sebagian peserta Munaslub," kata Nurdin.

Kompas TV Dukungan Tokoh Penentu Ketum Golkar? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com