Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknologi dalam Dunia Kepolisian Dinilai Minimalkan Praktik Salah Tangkap

Kompas.com - 14/05/2016, 23:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, teknologi dalam dunia kepolisian justru meminimalkan jumlah praktik salah tangkap.

Hal itu disampaikan Bambang terkait pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, khususnya yang mengatakan bahwa kepolisian Amerika Serikat (AS) lebih bodoh dibandingkan Polri karena andalkan teknologi.

"Di ilmu kepolisian saat ini dikenal istilah scientific investigation. Artinya, penentuan tersangka itu tak lagi sekadar berdasarkan laporan informan, tetapi juga dari analisis bukti lain, yakni sidik jari, rekaman video, rekaman suara, dan lainnya," kata Bambang saat dihubungi pada Sabtu (14/5/2016).

"Ini untuk memastikan apa benar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu semua mengharuskan penggunaan teknologi tinggi," ujarnya.

Bambang menambahkan, justru kepolisian di Indonesia sudah harus menjalankan prinsip scientific investigation dalam penetapan tersangka pelaku kejahatan.

"Kepolisian di negara maju yang menggunakan teknologi tinggi untuk menjalankan prinsip scientific investigation itu nantinya bisa menghasilkan masyarakat yang beradab karena proses penanganan kejahatannya sudah scientific, dan praktik salah tangkap berkurang," ujar Bambang.

Krishna sebelumnya mengatakan, kepolisian di Amerika Serikat lebih bodoh bila dibandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, polisi Amerika disebut lebih banyak menggunakan teknologi dalam penanganan kasus.

"Jadi, sebenarnya polisi Amerika itu lebih bodoh dari polisi Indonesia. Mereka mengandalkan teknologi. Indonesia tanpa teknologi bisa menangkap banyak," ujar Krishna dalam tayangan LINE CAST "Fighting crime with Krishna Murti" di akun resmi LINE Indonesia, Kamis (12/5/2016) malam.

Krishna mengatakan, potensi penangkapan para pelaku kejahatan di Amerika lebih tinggi dengan adanya sistem sidik jari yang terintegrasi dengan akun tabungan, catatan perjalanan seseorang, dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com